SOLOPOS.COM - Beberapa rambu yang masih tertutup terpasang di sepanjang Jl. Slamet Riyadi, Purwosari hingga Gendengan, Kamis (9/6/2016). Rambu-rambu tersebut disiapkan untuk Sistem Satu Arah yang akan segera diterapkan. (Sunaryo HB/JIBI/Solopos)
Lalu lintas Solo, Pemkot menunda Sistem Satu Arah (SSA) Purwosari-Gendengan hingga setelah Lebaran.
Solopos.com, SOLO–Penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas Jl. Slamet Riyadi mulai bunderan Purwosari sampai Gendengan berlaku searah dari barat ke timur ditunda seusai Lebaran. Proyeksi kenaikan jumlah pengguna kendaraan pribadi yang melintasi Kota Solo sepanjang arus mudik dan balik Lebaran menjadi pertimbangan utama penundaan kebijakan tersebut.
Pantauan Solopos.com, Rabu (22/6/2016), rambu dan infrastruktur penunjang penerapan SSA Jl. Slamet Riyadi Purwosari-Gendengan sudah dipersiapkan. Sejumlah rambu penunjuk jalan dari arah timur di sejumlah persimpangan telah dipasang dan masih dibungkus plastik berwarna putih. Sementara bekas median jalan di depan Stasiun Purwosari, telah diaspal.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajat, mengemukakan penerapan kebijakan sistem satu arah (SSA) di ruas jalan protokol Slamet Riyadi sebelum Lebaran dikhawatirkan membuat lalu lintas pada arus mudik dan balik semakin semrawut.
“Kami khawatir SSA diterapkan sebelum Lebaran. Besar kemungkinan belum bisa. Dari hasil rapat gabungan, kami masih terkendala personel di lapangan [fokus untuk penjagaan arus mudik dan arus balik] dan antisipasi pengalihan jalannya,” terangnya saat ditemui di Terminal Tirtonadi, Rabu (22/6/2016).
Lebih lanjut Herman menjelaskan, pengalihan arus di kawasan Badran atau sebelah utara Jl. Slamet Riyadi serta Jl. Samanhudi membutuhkan antisipasi ekstra apabila ruas jalan protokol mulai Purwosari-Gendengan berlaku searah. Jika dipaksakan, Herman khawatir tingkat pelayanan jalan (level of service) yang idealnya berada di bawah rasio 1 bisa melonjak di atas rasio 1.
Berdasarkan survei simulasi SSA di lapangan, rasio tingkat pelayanan Jl. Slamet Riyadi berada di level 0,8 (arus stabil dan kecepatan dapat dikontrol). Namun hal itu berdampak pada jalan di sekitarnya terutama Jl. Samanhudi dan kawasan Badran. Rasio tingkat pelayanan jalan utama sekitar bisa naik menjadi 1,9 (arus terhambat, kecepatan rendah, sering terjadi kemacetan).
“Perhitungan itu dilaksanakan dalam kondisi lalu lintas normal atau dilewati sekitar 2,5 juta kendaraan. Padahal Lebaran nanti kami prediksi ada kenaikan jumlah kendaraan pribadi sekitar tiga kali lipat sehingga total antara kendaraan pribadi harian dan pemudik bisa mencapai sekitar 8 juta lebih. Wali Kota memang menginginkan. Tapi personel di lapangan juga terbatas,” paparnya.
Herman mengungkapkan tingkat keberhasilan penerapan kebijakan SSA di Indonesia rata-rata baru menyentuh 70%. Hal itu disebabkan kebijakan rekayasa lalu lintas belum diikuti kebijakan kepemilikan kendaraan pribadi yang setiap tahun jumlahnya terus melesat naik.
“Kalau di negara maju bisa 100% karena penyelesaiannya total. Di sini kondisinya lain. Kendaraan yang masuk ke lalu lintas lokal bukan hanya kendaraan pribadi lokal tapi juga masyarakat luar daerah. Kepemilikan kendaraan juga tidak diatur. Tiba-tiba saja jumlah kendaraan pribadi naik 9% menjadi sekitar 536.000. Kemampuan jalan dan pertumbuhan kendaraan tidak sebanding,” kata dia.
Menurut Herman, penerapan kebijakan jalan searah mendesak dilaksanakan sebagai langkah mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan pribadi.
“Penyelesaian SSA tidak bisa instan. Harus bertahap. Ke depan rencana kami menerapkan SSA di semua ruas jalan. Dengan begitu bottle neck imbas perubahan kebijakan jalan tidak ada lagi. Masyarakat butuh dibiasakan. Kebijakan ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong dari aspek ekonomi atau sosial saja. Tapi menyeluruh,” urainya.