SOLOPOS.COM - Suasana salah satu bagian Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, Senin (18/4). Rumah sakit ini menjadi polemik pascamengemukanya laporan BPK atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 soal pembelian tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dituding merugikan keuangan negara karena dianggap BPK terlalu mahal. (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Kasus RS Sumber Waras membuat KPK dan BPK bertemu untuk mencapai kesepakatan. Meski belum ditemukan adanya unsur korupsi, BPK yakin ada penyimpangan.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyepakati lima poin terkait perbedaan hasil investigasi terhadap pengadaan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).
Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Ketua BPK Harry Azhar Aziz seusai menggelar pertemuan di Kantor BPK, Senin (20/6/2016), memaparkan, setelah dilakukan diskusi yang mendalam, kedua institusi menyepakati lima hal. Salah satunya, BPK tetap menyebut ada penyimpangan dalam transaksi pembelian lahan tersebut.
Lima poin kesepakatan itu yakni pertama, menyepakati kedua lembaga untuk menghormati kewenangan masing-masing. Kedua, kedua lembaga telah melaksanakan kewenangannya masing-masing.
Ketiga, KPK sampai saat ini menyatakan belum ditemukan perbuatan melawan hukum, sehingga belum membawa permasalahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) ke ranah penyidikan. Walau demikian, KPK tidak mengesampingkan laporan hasil pemeriksaan investigasi yang telah disampaikan BPK kepada KPK.
Keempat, BPK menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan tersebut. Karena itu, berdasarkan amanat UUD 1945, Pasal 23E Ayat 4, pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap harus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan terkait laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014.
Kelima, BPK dan KPK akan saling bersinergi untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca juga: Cerita Asal Usul Teman Ahok & Modal Konglomerat Lewat Sunny.