SOLOPOS.COM - Overpass Tol Solo-Kertosono (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)
Tol Solo-Kertosono, meski ditolak warga Desa Denggungan, jalan kampung tetap menjadi overpass.
Solopos.com, BOYOLALI–Proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) membuat sejumlah titik jalan kampung di Desa Denggungan, Banyudono, menjadi overpass. Meski warga sempat menolak, namun rencana proyek pembuatan overpass tetap tak bisa dihentikan.
“Hla gimana lagi. Pembangunan overpass itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sementara warga menolak, kenapa baru akhir-akhir ini,” ujar Kepala Desa Denggungan, Banyudono, Junaidi, kepada Solopos.com, Rabu (15/6/2016).
Junaidi menyebutkan ada empat titik jalan kampung yang bakal menjadi overpass. Keempat titik jalan kampung tersebut berada di Dukuh Kranggan, Nglundu, Bulakan, dan Sejegan. Meski warga sempat menolaknya, kata dia, namun proyek tetap dilanjutkan karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. “Yang bisa kami lakukan ialah memberikan pemahaman kepada warga tentang keberadaan overpass,” ujarnya.
Sementara itu, Satgas tol Soker di Desa Denggungan, Nardiman, mengaku selama ini sosialiasi pembangunan overpass sangat minim kepada warga. Akibatnya, protes warga terkait rencana pembangunan overpass bermunculan. “Warga protes karena memang minim sosialisasi. Warga tak tahu tentang rencana pembangunan overpass,” tambahnya.
Meski menolak, kata dia, namun warga tak bisa berbuat lebih atas rencana pembangunan overpass itu. Sebagian warga yang diam pun dianggap menyetujui pembangunan overpass di sejumlah titik jalan kampung. “Ada yang keberatan karena memang dianggap menyulitkan warga. Ada yang tak bersikap. Namun, proyek overpass jalan terus,” paparnya.
Warga yang sempat memprotes dibangunnya overpass ialah warga Dukuh Nglundu. Warga keberatan lantaran overpass yang menanjak akan menyulitkan warga ketika melintas. Padahal, sebagian besar warga pemakai akses jalan itu ialah para petani yang sebagian juga sudah berusia lanjut.
“Kami mengusulkan, agar overpass dibangun lebih lebar dari rencana awal. Misalnya lebar lebih dari 10 meter,” paparnya.
Dia melanjutkan, dari 180-an warga penerima dana kompensasi, hampir 100% telah menerima uang. Sebagian kecil yang belum menerima uang disebabkan sertifikat tanahnya hilang dan masih ada sengketa ahli waris. “Kalau soal kompensasi, semua warga menerimanya,” terangnya.
Untuk lahan sawah, warga menerima kompensasi senilai Rp350.000-Rp390.000/ meter. Sementara kompensasi untuk lahan pekarangan ialah Rp450.000/ meter.