SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Forpi memperkirakan sudah menemukan sepuluh orang yang berpenampilan mewah dan membawa telepon genggam berteknologi canggih.
Harianjogja.com, JOGJA-Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja masih menemukan pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang berpenampilan mewah, yang terlihat saat mengikuti proses pendataan siswa KMS di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja.
Hal itu diketahui dari hasil pemantauan Forpi Kota Jogja, sejak Kamis (6/6/2016) hingga Sabtu (10/6/2016) atau hari keempat pendataan siswa KMS, sebagai rangkaian kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pemantauan yang dilakukan di kompleks kantor Disdik Kota Jogja itu dimulai pukul 08.30 hingga 14.00 WIB. Pada Sabtu saja, Forpi memperkirakan sudah menemukan sepuluh orang yang berpenampilan mewah dan membawa telepon genggam berteknologi canggih, bahkan mengendarai mobil, namun datang dengan status sebagai pemegang KMS. Ia menduga, jumlah ini sesungguhnya masih lebih banyak lagi.
Salah seorang aktivis Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba pada Minggu (12/6/2016) menyesalkan, kasus adanya masyarakat yang terlihat tak layak menjadi pemegang KMS justru mendapatkan layanan pendidikan untuk KMS ini, menjadi sorotan sejak tahun-tahun sebelumnya dan belum juga dijumpai solusinya.
Kamba melanjutkan, Forpi sempat menanyakan langsung kepada sejumlah warga yang disebutnya tak layak menjadi pemilik KMS tadu. Salah satu dari mereka mengungkapkan, terdaftar sebagai pemilik KMS mulai 2016.
“Kami akan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang berwenang dalam pendataan pemegang KMS, untuk selanjutnya kami teruskan ke Walikota, supaya masalah ini tidak terus terulang, dari tahun ke tahun persoalan PPDB KMS selalu sama,” ujarnya.
Persoalan ini tidak kemudian khusus untuk menyoroti Disdik, imbuh Kamba. Pasalnya Disdik memang hanya pengguna data KMS, dan hanya memiliki tupoksi melayani pemegang KMS. Meski demikian dari sepengetahuan dirinya, Disdik ‘menandai’ dan mencatat orang-orang pemilik KMS namun berpenampilan mewah ini, sebagai bentuk data meminta klarifikasi kepada Dinsosnakertrans ke depan. Sedianya pemantauan akan terus dilakukan Forpi Kota Jogja hingga hari terakhir pendataan KMS 16 Juni 2016.
Sementara itu di kesempatan berbeda, Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan kaitannya dengan dugaan pemegang KMS yang tidak pas tadi, ia tak dapat banyak berkomentar. Pasalnya Disdik hanyalah user atau pengguna data pemegang KMS.
“Kalau ada pemegang KMS kami layani, kalau ada pendataan yang tidak pas, itu [wewenang] ranah [pihak] yang lain,” kata dia.
Selain itu, Edy mengimbau agar siswa pemegang KMS agar melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Imbauan ini mengingat, agar setelah lulus, siswa pemegang KMS dapat secepatnya bekerja, atau berwirausaha untuk membantu peningkatan perekonomian keluarga. Latar belakang itu juga yang kemudian menjadikan kuota KMS pada PPDB 2016 di SMK sebesar 25 persen, lebih besar ketimbang kuota untuk masuk ke SMA sebesar lima persen bagi siswa KMS.
Namun, hendaknya setiap anak mendaftar ke SMK dan program keahlian yang diminati, bukan karena dipaksakan. Hendaknya setiap pendaftar juga memenuhi persyaratan tertentu yang diminta oleh program keahlian di SMK yang diinginkan. Misalnya untuk program keahlian yang berhubungan dengan bangunan, listrik membutuhkan siswa yang tidak buta warna. Siswa yang mendaftar program keahlian perhotelan membutuhkan tinggi badan tertentu dan lainnya.