SOLOPOS.COM - Wakil Bupati, M. Said Hidayat, menyampaikan sambutan di sela-sela Sarasehan Forum BKM Boyolali bersama Bupati dan SKPD, di Panti Marhaen, Senin (13/6/2016). (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)
Pemberdayaan masyarakat Boyolali, Badan Keswadayaan Masyarakat diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah.
Solopos.com, BOYOLALI–Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang selama ini menjadi pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) perkotaan berharap tetap menjadi mitra pemerintah meskipun PNPM perkotaan saat ini sudah dihapus.
Koordinator Forum BKM Kabupaten, Kardi HS, sempat khawatir BKM di lima kecamatan bakalan bubar seiring selesainya PNPM perkotaan. Forum BKM kemudian mengkomunikasikan masalah tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pimpinan daerah.
Dalam sarasehan Forum BKM dengan pimpinan daerah, Senin (13/6/2016), Kardi menyebut saat ini BKM memiliki 1.220 sukarelawan yang sejak 2004 sudah berkecimpung dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui PNPM perkotaan. “Kami berharap masih bisa menjadi mitra pemerintah karena seiring berhentinya PNPM kami khawatir SKPD mulai meninggalkan BKM,” ujar Kardi.
Dalam sarasehan Forum BKM dengan pimpinan daerah, Senin (13/6/2016), Kardi menyebut saat ini BKM memiliki 1.220 sukarelawan yang sejak 2004 sudah berkecimpung dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui PNPM perkotaan. “Kami berharap masih bisa menjadi mitra pemerintah karena seiring berhentinya PNPM kami khawatir SKPD mulai meninggalkan BKM,” ujar Kardi.
PNPM perkotaan saat ini berganti nama menjadi program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). BKM pun siap melanjutkan program-program Kotaku. Di Boyolali, PNPM perkotaan berjalan di lima kecamatan yakni Boyolali, Banyudono, Sawit, Teras, dan Ngemplak. “Ada 61 BKM di lima kecamatan itu,” ujar dia.
Dari pertemuan itu , Kardi mengapresiasi karena pemkab menjamin BKM tetap akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa-desa. Utamanya dalam program pengentasan kemiskinan.
BKM tidak hanya menjalankan program pembangunan infrastruktur tetapi juga pinjaman bergulir yang sudah melayani 24.208 kelompok swadaya masyarakat dengan nilai dana perguliran mencapai Rp10,908 miliar. “Ke depan kerja sama BKM dengan SKPD harus lebih erat lagi.”
Terkait aset kepemilikan program BKM, Forum BKM masih akan berkoordinasi dengan pemerintah. Untuk aset proyek, menjadi aset milik desa yang langsung dikelola masyarakat. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti dana bergulir masih akan dibahas lebih lanjut.
“Memang ada wacana bahwa dana tersebut akan dijadikan aset desa, salah satunya menjadi modal awal pembentukan BUMDes. Namun akan kami bahas lagi nanti.”
Fasilitator Program Kotaku Boyolali, Kristianto Budi Pranoto, menjelaskan kegiatan PNPM perkotaan sudah berakhir 2015. Saat ini, program PNPM perkotaan berganti nama menjadi Kotaku.
“Program Kotaku akan tetap dilaksanakan sukarelawan BKM dan unit pelaksana yang selama ini bekerja di PNPM. Seperti diketahui, dasar pembentukan BKM adalah kebutuhan masyarakat yg dipercaya melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan.”
Program Kotaku akan memiliki tiga program besar yakni 100% akses air bersih, 0% kota kumuh, 100% fasilitas sanitasi yang layak.