SOLOPOS.COM - Bupati Karanganyar, Juliyatmono (Dok/JIBI/Solopos)
Kinerja Pemkab Karanganyar dinilai tak seimbang antara jumlah pegawai dan beban kerja.
Solopos.com, KARANGANYAR – Jumlah pegawai di Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak sebanding dengan volume atau beban pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat ditanya wartawan tentang hasil evaluasi kinerja ULP yang dilakukan pada awal pekan ini. Dia mengevaluasi kinerja ULP karena lelang sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan gedung gagal maupun molor dari jadwal. Seharusnya, sejumlah proyek itu selesai lelang pada triwulan pertama atau maksimal pada triwulan kedua tahun 2016.
“Sudah dievaluasi, dicermati, dan hasilnya baru dalam kajian peraturan. Banyak peraturan perundang-undangan, rumit, dan detail dalam penyelenggaran ULP. Setelah dipelajari, ada beberapa yang harus dievaluasi. Volume dan jumlah orang di ULP terbatas. Enggak cukup waktu,” kata Yuli saat ditemui wartawan di sela-sela menyerahkan bantuan alat dan mesin perkebunan di Plasa Alun-Alun Kabupaten Karanganyar, Jumat (10/6/2016).
Menurut Yuli, ULP tidak banyak melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Tetapi, banyak prosedur dan undang-undang yang harus ditilik saat hendak melelang satu proyek. Apabila ULP melakukan satu kesalahan saja maka akan memperpanjang proses pelelangan. Mereka harus mengulang proses.
Orang nomor satu di Pemkab itu memberi contoh, penyusunan rancangan anggaran biaya (RAB). RAB yang disusun dan ditandatangani tenaga harian lepas (THL) tidak berlaku. Pejabat yang berwenang harus mengulangi menyusun RAB dan menandatanganinya. Setelah itu, RAB dikirim ke ULP untuk dipelajari, lelang, dan koordinasi dengan penyusun kegiatan.
RAB harus dibuat dan ditandatangi oleh pejabat yang berwenang. Hal itu karena pejabat yang membubuhkan tanda tangan akan bertanggung jawab dengan proyek yang akan dilelang. “Proses mengulang pembuatan RAB itu menyita waktu. Saya pernah tanya ke mereka [ULP]. ‘Apakah sudah selesai lelangnya?’ Dijawab ‘Sudah Pak.’ Hla saya cek ternyata belum. Mereka jawab tenaga kurang. Ini apa sih?”
Padahal, Yuli sudah menyatakan Pemkab akan mempercepat sejumlah lelang proyek pembangunan infrastuktur dan gedung pada awal 2016. “Orang-orang itu enggak bilang kondisi riil. Mungkin karena ketakutan mau bilang. Padahal Pemkab mau bergerak cepat,” imbuh dia.
Politikus Partai Golkar itu mempertimbangkan satu solusi menangani persoalan dalam tubuh ULP, yakni menyewa konsultan manajemen. Dia berharap konsultan manajemen dapat membantu mempercepat proses pelelangan. Biaya jasa menggunakan konsultan manajemen dapat diambil dari nilai proyek.
“Langkah itu bisa dipertimbangkan. Satu proyek nilainya berapa, konsultan dibayar sepersekian dari nilai proyek. Tentunya konsultan manajemen yang memenuhi syarat. Supaya RAB cepat lalu masuk ULP,” ujar dia.