Soloraya
Kamis, 9 Juni 2016 - 12:00 WIB

Ketua DPRD Solo Minta Legislator Kurangi Kegiatan Bintek dan Studi Banding

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi DPRD Solo (JIBI/Solopos/Dok.)

Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa meminta para legislator untuk mengurangi kegiatan bintek.

Solopos.com, SOLO — Ketua DPRD Teguh Prakosa meminta legislator mengurangi kegiatan bimbingan teknis (bintek) maupun studi banding yang tidak perlu. Teguh mendorong wakil rakyat fokus pada tugasnya yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/6/2016).

Advertisement

Menurut Teguh, legislator harus mendahulukan fungsi kedewanan yang utamanya mengontrol kinerja pemerintah. Dia menyebut kegiatan seperti bintek maupun studi banding cukup dilakukan seperlunya. “Dalam setahun kan ada delapan kali jatah bintek, kami dorong legislator tidak mengambil semuanya. Ikut bintek atau studi banding boleh, tapi utamakan fokus pada optimalisasi kinerja DPRD,” ujar Teguh saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/6/2016).

Teguh mengatakan bintek maupun studi banding yang biasanya memakan waktu beberapa hari di luar kota rawan mengorbankan tupoksi dewan. Namun demikian, dia menilai legislator di Solo sudah cukup bijak dalam mengambil jatah bintek. Rata-rata anggota dewan hanya mengambil bintek empat kali dalam setahun. “Coba bandingkan dengan daerah lain di Soloraya. Jatah delapan itu sering dimaksimalkan. Bahkan tak jarang anggota DPRD bedol desa (pergi semua),” tukas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain mengatur jatah bintek, Teguh menggarisbawahi studi banding untuk keperluan panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda). Selama ini pihaknya mengupayakan agenda studi banding pansus tidak bertabrakan satu sama lain. Hal itu agar fungsi kedewanan tidak lumpuh selama pembahasan raperda.

Advertisement

“Misal ada empat pansus, ya jangan sampai mereka berangkat (studi banding) barengan. Kami juga mendorong fraksi lebih adil dalam membagi anggotanya dalam pansus. Kadang ada anggota yang sepekan tidak kelihatan karena mengemban dua pansus sekaligus.”

Sementara itu, tokoh masyarakat Solo, Mayor Haristanto, lebih memilih menyoroti keterbukaan DPRD dalam menyampaikan hasil studi banding. Mayor mengatakan selama ini publik tak pernah tahu efek studi banding anggota dewan bagi masyarakat.

“Mestinya ada forum untuk menyampaikan hasil-hasil kunker. Jangan lupa, dana studi banding itu juga uang rakyat,” ujarnya kepada solopos.com.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif