Jogja
Rabu, 8 Juni 2016 - 02:40 WIB

SENSUS EKONOMI 2016 : Masalah Perizinan Jadi Kendala Pendataan Tim BPS Sleman

Redaksi Solopos.com  /  Sumadiyono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pencacahan pada Sensus Ekonomi 2016. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Iqbal)

Harianjogja.com, SLEMAN – Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, hingga mendekati batas akhir belum bisa mencapai target 100 persen akibat kendala perizinan yang dihadapi petugas pendataan di lapangan.

“Persoalan perizinan menjadi kendala yang dihadapi petugas pendata Sensus Ekonomi (SE) 2016 saat melakukan pendataan di lapangan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman Arina Yulianti seperti dikutip Antara, Selasa (7/6/2016).

Advertisement

Menurut dia, kesulitan itu dirasakan saat memasuki tempat-tempat seperti mal dan apartemen, untuk melakukan pendataan ke sejumlah penyewa stand (tenant), misalnya, para pendata harus meminta izin dari pemilik perusahaan yang ada di Jakarta.

“Tidak semua pengelola tenant berani melaporkan keuangan kepada pihak luar tanpa seizin pemilik,”katanya.

Ia mengatakan kondisi sama juga dialami petugas saat melakukan pendataan di apartemen, petugas pendataan tidak bisa begitu saja masuk ke dalam apartemen untuk bertemu dengan penghuni apartemen, karena pengelola tidak mengizinkan petugas melakukan pendataan penghuni.

Advertisement

“Dari 150 penghuni, baru 16 yang kami sensus. Akhirnya kami harus menunggu di lobi untuk mencegat para penghuni. Ada dua apartemen di Ngaglik dan Depok yang sangat sulit disambangi,” katanya.

Arina mengatakan sensus ekonomi di Sleman sebenarnya sudah berakhir sejak 31 Mei, namun kontrak para petugas dan pengawas baru akan berakhir Juni.

“Petugas pendataan baru akan berakhir 15 Juni dan pengawas berakhir 20 Juni. Kami memiliki 2.250 petugas terdiri dari petugas pendata 1.685 orang dan pengawas 570 orang,” katanya.

Advertisement

Ia mengatakan saat ini ketercapaian sensus ekonomi di Sleman baru 99,68 persen dari 3.412 blok sensus, dengan asumsi jumlah badan usaha di 2006 sebanyak 110.545 unit. Untuk unit-unit usaha dengan omzet di atas Rp2 miliar, pihak BPS Sleman akan terus dikejar supaya bisa terdata.

“Sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan karena kami benar-benar menjaga privasi. Data yang kami peroleh demi mendapatkan data real perekonomian selama 10 tahun terakhir,” katanya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif