SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
Reformasi birokrasi dilakukan dengan merumahkan 1 juta PNS. Namun Presiden Jokowi membantah kabar tersebut.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah ingin anggaran belanja pegawai bisa lebih efisien. Meski demikian, menurut Presiden, rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan secara alami.
“Artinya, setahun misalnya pensiun 120.000, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang, akan banyak sekali,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai memberikan arahan di hadapan ribuan pejabat eselon II dari seluruh kementerian/lembaga, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016) pagi.
Saat ditanya apakah rasionalisasi itu menargetkan 1 juta PNS, Presiden Jokowi mengatakan, kalau itu dilakukan (rasionalisasi secara alami) nanti suatu saat akan tercapai. Sehingga, betul-betul sisi kualitas, kemudian belanja lebih efisien itu bisa betul-betul kita lakukan.
Artinya jangka panjang? “Ya enggak mungkin setahun diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menteri PANRB memang belum saya terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu,” tegas Presiden Jokowi seperti dilansir situs Setkab.go.id, Selasa.
Sebelumnya Kementeria PANRB dalam siaran persnya membantah adanya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK)/pemecatan/perumahan bagi PNS sebagaimana muncul dalam pemberitaan media akhir-akhir ini. Yang sesungguhnya dilakukan adalah rencana rasionalisasi PNS bagi yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta yang kinerja dan disiplinnya buruk sehingga mengganggu pelayanan publik.