SOLOPOS.COM - Ilustrasi komputer (Dok/JIBI/Solopos)
Sekolah Bantul masih ada yang kekurangan fasilitas pendidikan.
Harianjogja.com, BANTUL– Siswa SMA Negeri 1 Dlingo, Bantul bertahun-tahun tidak dapat mengakses komputer di sekolahnya lantaran fasillitas pendidikan yang memprihatinkan. Bantuan anggaran pendidikan dari Pemkab Bantul diklaim sulit diharapkan.
Kendati DIY diklaim sebagai kota pendidikan, tidak seluruh sekolah di wilayah ini memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, terutama sekolah yang berlokasi di wilayah terpencil seperti Dlingo, Bantul.
Kepala SMA Negeri 1 Dlingo, Sandra Bayu Kurniawan mengungkapkan, sudah delapan tahun siswa sekolahnya tidak pernah mengikuti praktik belajar menggunakan komputer. Pasalnya kata dia, komputer yang tersedia sudah rusak dan tidak layak pakai.
“Komputer yang ada itu dari zaman dulu tidak diganti. Jenisnya masih pentium berapa itu,” ungkap Sandra Bayu Kurniawan, Minggu (5/6/2016).
Lantaran rusak, sejumlah komputer itu kini dikembalikan sekolah ke Pemkab Bantul. Menurut Sandra, selama delapan tahun terakhir para siswa hanya mempelajari pelajaran teknologi informasi melalui teori.
“Kalau di sekolah lain ada praktik komputer, di kami enggak ada delapan tahun siswa hanya belajar teori,” tuturnya.
Sekolah kata dia tidak sanggup membiayai pembelian komputer. Selama ini hampir seluruh siswa di Dlingo masuk kategori miskin sehingga biaya pendidikannya gratis. Sedangkan mengharapkan bantuan dari Pemkab Bantul menurutnya juga sulit.
“Di Bantul itu anggaran terbatas. Bantuan kebanyakan digelontorkan ke sekolah yang sudah maju,” papar dia.
Otoritas sekolah selama ini lebih banyak mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Misalnya tahun ini, SMA Negeri 1 Dlingo mendapat bantuan pembangunan tiga ruang kelas. “Sejak saya di sini sudah lebih dari setahun enggak pernah ada bantuan dari Pemkab. Adanya dari Pusat,” imbuhnya lagi.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul Masharun Gazhali mengaku tidak percaya dengan kondisi yang terjadi di SMA Negeri 1 Dlingo.
“Apa benar enggak ada komputer? Nanti saya cek,” jelas Masharun.
Diakuinya, Pemkab tidak memiliki anggaran untuk membeli sarana prasarana sekolah. Anggaran pendidikan yang tersedia diutamakan untuk keperluan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Ia mendorong sekolah kreatif mengajukan bantuan ke Pusat.