SOLOPOS.COM - Bunga mawar ditaburkan membentuk tulisan SSA NO!! saat aksi doa bersama di kawasan pertigaan, Jl. dr. Radjiman, Laweyan, Solo, Kamis (19/5/2016) malam. Doa bersama di bahu jalan tersebut digelar sebagai wujud penolakan dari warga serta berharap Sistem Satu Arah (SSA) yang diterapkan di wilayah Laweyan dibatalkan oleh dinas terkait. (Ivanovic Aldino/JIBI/Solopos)
Lalu lintas Solo, Pemkot akan memberlakukan SSA Slamet Riyadi pada pekan kedua Puasa.
Solopos.com, SOLO–Penerapan sistem satu arah (SSA) Jl. Slamet Riyadi dari Purwosari ke Gendengan akan berlakukan Pemkot paling lambat pekan kedua Puasa.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) segera menyiapkan rambu pendukung operasional SSA. “Saya minta sepekan ini median jalan depan Purwosari dibongkar. Secepatnya Dishubkominfo dan DPU [Dinas Pekerjaan Umum] koordinasi untuk pembongkaran,” kata Rudy, sapaan akrabnya ketika ditemui di kediamannya, Kamis (2/6/2016).
Rudy telah melayangkan surat perintah kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut. Rudy menargetkan penerapan SSA Jl. Slamet Riyadi dari Purwosari ke Gendengan bisa diterapkan paling lambat pekan kedua Puasa. Hal ini sekaligus untuk menyosialisasikan SSA Jl. Slamet Riyadi kepada pengguna jalan.
Rudy telah melayangkan surat perintah kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut. Rudy menargetkan penerapan SSA Jl. Slamet Riyadi dari Purwosari ke Gendengan bisa diterapkan paling lambat pekan kedua Puasa. Hal ini sekaligus untuk menyosialisasikan SSA Jl. Slamet Riyadi kepada pengguna jalan.
“Jadi jangan sampai mepet Lebaran baru diberlakukan. Nanti malah krodit karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan masuk di Kota Solo,” katanya.
Rudy mengatakan kebijakan sistem satu arah mendesak dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Apabila tidak diberlakukan satu arah, akan berakibat pada kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Perubahan manajemen lalu lintas, diakui, kerap menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal itu dinilai wajar sebagai reaksi atas sebuah kebijakan. Yang terpenting, menurutnya, bagaimana arus lalu lintas di Solo berjalan lancar. Sejauh ini, terjadi kepadatan lalu lintas hampir di seluruh ruas jalan di Kota Bengawan. Dipicu dengan jumlah kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan tersebut. Salah satu upayanya dengan memberlakukan sistem satu arah.
Kepala Dishubkominfo Yosca Herman Soedrajat mengatakan penerapan SSA Jl. Slamet Riyadi masih dikaji oleh tim teknis. Tim melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Tunas Pembangan (UTP), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan berbagai pihak terkait.
“Saat ini masih dilakukan RSI (Road Side Interview) oleh teman-teman mahasiswa. Dari kajian ini nantinya akan dilihat jalur mana saja yang bisa menjadi alternatif jika SSA diberlakukan,” katanya.
Herman sapaan akrabnya mengatakan kajian RSI baru dipaparkan ke Dishubkominfo pertengahan bulan nanti. Kajian ini sebagai dasar sebelum SSA diberlakukan.
Pengamat Transportasi UMS, Muslih Hartadi, mengatakan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan SSA Jl. Slamet Riyadi, di antaranya, rute alternatif bagi arus simpang Gendengan dari Kotabarat menuju ke arah barat di Jl. Slamet Riyadi. Kapasitas jalan yang akan dijadikan rute alternatif bisa dibandingkan dengan prediksi arus yang akan beralih ke rute alternatif.
“Ada potensi bahwa arus dari arah barat di simpang Gendengan akan bertambah cukup signifikan dengan diberlakukannya satu arah Purwosari-Gendengan. Arus dari barat ini yg bergabung dengan arus dari utara [Kotabarat] menuju ke timur berpotensi menimbulkan kemacetan di timur simpang Gendengan yang saat ini sudah cukup padat, apalagi dengan adanya onstreet parking di depan Solo Grand Mal,” katanya.
Selain itu kondisi sosial dan lingkungan jalan yang akan dijadikan rute alternatif perlu dipertimbangkan. Seperti halnya Jl. Kenanga Badran akan dijadikan rute alternatif, perlu dipikirkan kondisi lingkungan jalan tersebut. Keberadaan polisi tidur dan keberadaan parkir di sekitar cafe di jalan tersebut pada malam hari rawan terjadi kepadatan lalu lintas.
“Respons masyarakat di sekitar jalan tersebut juga patut dipertimbangkan,” katanya.
Dia menambahkan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian dan komunikasi serta sosialisasi ke masyarakat ditingkatkan. Penolakan SSA Jl. Dr. Rajiman mengindikasikan bahwa sosialisasi dan komunikasi yang dijalankan sebelumnya melalui struktur birokrasi masih belum efektif.