SOLOPOS.COM - Ilustrasi peternakan (JIBI/dok)
Tata niaga susu, rencana BUMD persusuan kembali digaungkan setelah sejak 2015 sudah direncanakan.
Solopos.com, BOYOLALI–Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) persusuan yang digaungkan Bupati Seno Samodro sejak awal tahun 2015 hingga saat ini belum juga teralisasi.
Tampuk pimpinan daerah yang sempat dipegang penjabat (Pj) bupati dinilai menjadi kendala tertundanya pembentukan BUMD persusuan. “Tahun ini akan kami coba rintis lagi. Kami siapkan anggaran senilai Rp10 miliar untuk pembentukan BUMD persusuan,” kata Seno, saat ditemui Solopos.com, Selasa (31/5/2016).
BUMD persusuan dibentuk untuk mengembalikan citra Boyolali sebagai Kota Susu. Rencana dibentuknya BUMD persusuan dilatarbelakangi kinerja koperasi unit desa (KUD) susu yang dinilai kurang optimal. Melalui pembentuan BUMD persusuan, Pemkab juga bisa mengintervensi kinerja lembaga yang mengelola usaha susu tersebut. “Selama ini Pemkab kan tidak bisa mengintervesi KUD.”
Seno prihatin dengan kondisi bisnis persusuan di Boyolali. Sebagai wilayah produsen susu terbesar di Jawa Tengah (Jateng), Boyolali justru belum bisa swasembada susu.
Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Boyolali, dari kebutuhan susu Boyolali sebanyak 252.000 liter per hari, kemampuan produksi susu dari populasi sapi perah yang ada hanya 100.000 liter hingga 120.000 liter per hari. Secara nasional, 80% pemenuhan kebutuhan susu nasional justru masih impor.
Seno mengakui kondisi ini. Dia juga menyebutkan peternak sapi perah sulit untuk meningkatkan kesejahteraan karena hasil dan kualitas produksi susu dibatasi waktu hanya 8 jam.
“Akhirnya mereka menjadi korban permainan pengepul. Peternak juga tidak punya cold storage untuk membuat susu menjadi lebih awet. Peternak menjadi tidak punya daya tawar. Jadi ini masalahnya ada pada manajemen.”
Keberadaan KUD susu menurut Bupati justru hanya menjerat para peternak. Oleh karena itu, dia menggagas BUMD persusuan. Lembaga persusuan yang akan dibentuk berbadan hukum PT di bawah BUMD.
Terkait ini Bupati menyatakan sudah menyiapkan anggaran Rp10 miliar sebagai modal untuk membeli susu langsung dari peternak. Bupati menjamin harga pembelian susu oleh BUMD jauh lebih baik dari harga pasaran yang ada saat ini.
“Jelas kami tawarkan harga yang lebih baik dan langsung dibayar tunai. Di BUMD ini susu dikelola dengan baik kemudian dikirim ke pabrikan susu,” ujar Seno.
Rencana pembentukan lembaga persusuan ini disambut baik oleh peternak sapi perah. “Harga susu saat ini tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat. Saat ini harga susu masih di kisaran Rp 4.100-4.300/liter,” ujar peternak sapi perah asal Jelok, Cepogo, Hariyanto.