SOLOPOS.COM - Sebagian warga Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo masih menyampaikan sikap penolakan terhadap pengukuran lahan calon lokasi pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di wilayah Sidorejo, Kamis (17/12/2015). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, konflik yang terjadi dirasakan masih aman.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Masyarakat terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo memiliki tanggapan bervariasi. Situasi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial yang merusak tatanan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo, Eka Pranyata saat ini, warga terdampak bandara dapat diajak berkomunikasi dengan pemerintah. Namun, Eko mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan mengenai potensi konflik sosial tersebut. Saat ini pemkab Kulonprogo terus melakukan upaya untuk menekan kemungkinan tersebut serta memberikan pamahaman akan kebutuhan pembangunan bandara.
Ia sendiri yakin jika dengan pendekatan yang baik dari berbagai arah maka masyarakat akan memahami kepentingan bandara. Adapun, hal ini juga sekaligus menghindarkan masyarakat dari konflik sosial yang mungkin terjadi.
Muqoffa dari Lembaga Kajian Resolusi Konflik (LKRK) memaparkan dalam menanggapi proses pembangunan bandara selama ini masyarakat sudah terbagi menjadi tiga kelompok yakni masyarakat yang menolak, mendukung, dan mendukung dengan syarat. Karena itu, konflik sosial rentan sekali muncul dan dipastikan berpengaruh dalam kehidupan seharo-hari yang warga yang saling berdampingan ini.
Lebih lanjut, ia memperkirakan konflik akan semakin meruncing ketika harga ganti rugi diumumkan nanti. Bagaimanapun, akan ada bermacam respon dari warga mengenai harga yang ditetapkan oleh tim appraisal ini.
Sebelumnya, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), Martono mengatakan pembangunan bandara telah berhasil menghasilkan konflik internal diantara warga. Ia mencontohkan hal tersebut dengan adanya perbedaan pendapat akan keberadaan bandara di antara satu keluarga.
“Bapaknya setuju, anaknya tidak lalu malah jadi tidak akur kan,”ujarnya.
Terkait dengan adanya konflik saat proses pengukuran salah satu lahan pemakaman umum di Dusun Sidorejo, Glagah, bahkan muncul opini bahwa masyarakat yang setuju diminta untuk memindahkan makam leluhurnya. Pasalnya, warga penolak bandara tetap bersikukuh ingin tetap mempertahankan tanahnya dan juga makam leluhurnya di tanah tersebut.