SOLOPOS.COM - Setya Novanto (tengah) kedapatan tertidur saat sesi mengheningkan cipta di pembukaan Munaslub Golkar di Bali. (Youtube.com)
Kabinet Jokowi-JK bisa jadi diisi orang Golkar. Dukungan terhadap Jokowi untuk Pilpres 2019 dianggap gertakan terhadap PDIP.
Solopos.com, JAKARTA — Perubahan drastis Partai Golkar sejak Munaslub Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto mengubah peta politik nasional, termasuk Pemilu 2019. Sikap Golkar yang mendukung Presiden Jokowi dinilai sebagai langkah untuk menakuti partai pengusungnya, PDIP.
“Politik adalah cair dimana tidak ada lawan maupun kawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan personal ataupun kelompok tertentu,” kata pengamat komunikasi politik Benny Susetyo dalam diskusi Manuver Partai Golkar: Janji Pilpres 2019 dan Reshuffle yang Tertunda di Kantor PARA Syndicate, Jumat (27/5/2016).
Golkar telah berulang kali menampik meminta jatah menteri. Namun, menurut Benny, gerak gerik elit Golkar yang akhir-akhir ini rajin berkunjung ke Istana merupakan simbol adanya keinginan untuk mengisi kursi jabatan menteri di kabinet kerja. “Ketua Umum Golkar datang melaporkan hasil Munaslub itu sebagai simbol. Jadi, [yang dilihat] gerak-geriknya, bukan katanya,” ujar Benny.
Menurut pengamatannya, gerak-gerik Partai Golkar itulah yang menunjukkan bahwa reshuffle kabinet sengaja diulur oleh pemerintah hingga tercapainya rekonsiliasi Partai tersebut. “Pasti dalam pergantian kabinet itu menunggu sampai selesainya [rekonsiliasi] Partai Golkar,” paparnya.
Masih menurut Benny, perubahan sikap politik Golkar yang semula partai opisisi menjadi partai pendukung tidak menjamin pemerintahan Jokowi-JK akan efektif, bahkan bisa sebaliknya. “Contohnya zaman SBY, kalau tidak berhasil ya akan dihujat,” tuturnya.
Sedangkan simbol kedua adalah pernyataan Setya Novanto yang dengan lantang akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Sikap Golkar tersebut menurut Benny adalah cara untuk menakut-nakuti partai pengusung Jokowi, yakni PDIP.
“Dengan mengatakan dukungan tersebut, tanpa PDIP, siap untuk dukung pemerintah. Artinya kalau PDIP macam-macam, maka kursi menteri-menterinya bisa diisi oleh Golkar, dalam komunikasi politik itu adalah simbolik,” terangnya.