SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (JIBI/dok)
Pemkot Solo meminta program voucher pangan segera disosialisasikan.
Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta Pemerintah Pusat menyosialisasikan wacana penggantian program beras untuk rakyat miskin (raskin) ke program voucher pangan.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengaku masih gamang ihwal rencana tersebut. Dia mempertanyakan database warga miskin yang akan digunakan sebagai penerima voucher pangan program Pemerintah Pusat. Berdasarkan pengalaman pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan justru mendapatkan KIS.
“Kalau pake voucher, ini sekalian dijelaskan sekalian kriteria warga yang benar-benar miskin,” ujar Rudy, sapaan akrabnya ketika dijumpai Solopos.com, Kamis (26/5/2016).
Rudy tidak ingin voucher pangan salah sasaran, warga yang seharusnya tidak menerima justru menerima program tersebut. Menurut Rudy, program voucher pangan diharapkan mampu menekan penyaluran raskin salah sasaran. Salah satu upayanya dengan memverifikasi data Pemerintrah Pusat dengan Pemkot.
“Pembagian voucher tanpa verifikasi yang jelas justru akan kontraproduktif dengan program pemerintah,” katanya.
Rudy meminta pembagian voucher diperjelas, apakah data berdasarkan penerima KIS atau berdasarkan warga yang membayar iuran Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) dengan nilai tertentu. Sebab selama ini ada kriteria warga miskin, rentan miskin dan sangat miskin. “Rencana penggantian program raskin ke voucher pangan itu sebenarnya bagus dan bisa diterapkan. Tapi data warga yang mendapatkan voucher harus valid,” kata
Lebih lanjut Rudy mengatakan data warga miskin di Kota Solo selalu berubah setiap saat. Sehingga untuk memiliki data valid, update data perlu dilakukan sebulan sekali. Rudy mengatakan data warga miskin tinggal ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota. Namun tentunya verifikasi tetap dilakukan dengan home visit melibatkan RT/RW untuk melihat kondisi warga tersebut.
“Kalau update data warga miskin setiap bulan, misal dari rentan miskin jadi miskin bisa langsung kami tangani. Sebaliknya kalau dari miskin kemudian berubah menjadi tidak miskin, tinggal kami coret dari SK Wali Kota,” katanya.
Rudy menuturkan data penduduk miskin yang tidak tepat akan menjadikan program penanggulangan kemiskinan menjadi kurang tepat sasaran. Menurutnya, ada data penduduk yang tidak sesuai karena sudah pindah atau meninggal dunia, bahkan ada program yang salah sasaran. Guna mengurangi risiko salah sasaran dalam pelaksanaan program dan mendapatkan data yang valid, penetapan jumlah penduduk miskin di Kota Solo perlu selalu diupdate.
Hal ini terkait pula sejumlah program Pemkot, seperti integrasi program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) jenis gold ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beras untuk warga miskin daerah (Raskinda), maupun Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).