SOLOPOS.COM - Aparat menangkapi gelandangan di Solo, Selasa (23/6/2015). (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Pemkot Solo khususnya Satpol PP mendapat kritikan dari Ketua DPRD.
Solopos.com, SOLO — Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa, menyentil kinerja Satpol PP yang dianggap melempem dalam menegakkan peraturan daerah (perda).
Teguh menilai Satpol PP sebagai SKPD berkinerja terburuk merujuk banyaknya kritikan terhadap institusi tersebut. “Kalau dilihat dari kritikan yang masuk, salah satunya melalui media, kan bisa terlihat kinerja masing-masing SKPD. Yang paling sering dikritik nduwur dhewe (paling banyak) pasti Satpol PP,” ujar politikus PDIP ini saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Selasa (24/5/2016).
Teguh menilai stempel kinerja buruk yang dilekatkan pada Satpol PP bukan tanpa alasan. Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, Satpol PP belum mampu melibas pelanggaran dengan responsif mengacu regulasi. Dia melihat Satpol PP cenderung main aman dalam menyikapi pelanggaran aturan.
“Kalau mereka paham regulasi, setiap ada pelanggaran mestinya langsung ditindak. Tidak perlu berlarut-larut apabila pelanggar masih ngeyel setelah diberi peringatan,” ujarnya.
DPRD menilai maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang menguasai fasilitas publik seperti trotoar dan saluran air menjadi bukti lemahnya penegakan perda. Di sisi lain, Satpol PP juga cenderung tarik ulur dalam memberi sanksi warga yang membuang sampah di sungai.
Vandalisme
Demikian halnya vandalisme yang kian hari justru makin bertambah. Teguh menampik kurangnya personel Satpol PP menjadi penyebab utama lemahnya penegakan perda. “Penegakan hukum tidak perlu banyak orang, tapi ketegasan.”
Anggota Komisi I DPRD, Abdullah A.A., mengaku sudah jengah memberi masukan Satpol PP. Menurut Dullah, sapaan akrabnya, personel Satpol PP kurang memiliki semangat dan gairah untuk menjadikan Solo sebagai kota yang tertata. “Ibaratnya mindah gerobak (PKL) satu saja tidak bisa,” sindirnya.
Dullah mengatakan Satpol PP mestinya tak takut mengeksekusi pelanggaran ketika sudah ada surat peringatan ketiga. Dia mencontohkan sejumlah pembiaran terhadap pelanggaran aktivitas PKL di fasilitas publik maupun koridor jalan. “Satu pedagang yang melanggar bisa memantik pelanggaran pedagang yang lainnya. Kalau sudah begitu, akan susah untuk meminta mereka pindah.”