SOLOPOS.COM - Ilustrasi daging sapi (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Daging impor dari India dikhawatirkan dapat menghilangkan predikat bebas PMK.
Harianjogja.com, JOGJA — Kabar pemerintah akan mengimpor daging kerbau dari India didengar pedagang sapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rencana kerbau didatangkan untuk menstabilkan harga daging sapi dalam negeri yang saat ini mencapai Rp115.000 per kg.
Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Segoroyoso (PPDSS) Ilham Akmadi rencana ini banyak menimbulkan dampak negatif. Mulai dari anjloknya harga daging sapi, hilangnya status bebas PMK, hingga menularnya penyakit zoonosis yaitu penyakit hewan yang dapat menular pada manusia. Beberapa dampak tersebut diprediksi menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah.
“Kita itu tidak familiar dengan daging kerbau kok dipaksakan makan daging kerbau,” tandasnya.
Menurutnya daging kerbau seharga Rp70.000 akan semakin menghancurkan harga daging sapi yang saat ini dijual Rp115.000 di pasaran. Melalui kebijakan impor daging kerbau dari India ini, pemerintah dinilai tidak mempertimbangkan kerugian yang akan diterima peternak.
Dalam rilisnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PSKI) Teguh Boediyana mendorong agar Pemerintah Pusat menunda rencana pemasukan daging India atau negara manapun yang belum bebas PMK sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, kebijakan Pusat membuka keran impor daging dari India dan negara lain yang belum bebas penyakit PMK benar-benar melukai hati peternak sapi rakyat. Kebijakan ini dinilai terburu-buru dan hanya akan memukul harga sapi yang telah terbentuk sekarang ini.
Ia mencontohkan, harga sapi lokal di Jawa Rp45.000 per kg berat hidup. Kalau menjadi daging maka harga tidak bisa kurang dari Rp100.000 per kikglogram. Di Nusa Tenggara Timur harga sapi hidup sekitar Rp35.000 dan harga daging Rp95 ribu per kg.
“Siapa yang akan menanggung kerugian peternak rakyat kalau Pemerintah memasukkan daging dengan harga sekitar Rp60.000? Terdapat sekitar 5,4 juta rumah tangga peternak rakyat yang hidupnya bergantung sebagian hidupnya dari sapi yang mereka pelihara,” ungkapnya.
Disinggung terkait rencana impor daging kerbau dari India ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) DIY Budi Antono mengaku belum mendapat instruksi dari Pusat untuk menindaklanjuti ke tingkat daerah.
“Karena sampai saat ini saya belum menerima surat formal dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.