SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengambilan sumpah dan janji pejabat. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pengisian Wagub DIY masih menunggu kepastian Pemerintah Pusat.
Harianjogja.com, JOGJA –– Wakil Ketua DPRD DIY Rani Widayati mengaku cukup kecewa dengan keputusan pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY 25 Mei mendatang. Pelantikan ini tanpa dihadiri para Wakil Pimpinan dan anggota Dewan DPRD DIY.
Adapun saat pelantikan Gubernur 2012 lalu Gedung Agung bisa menjadi lokasi penyelenggaraan upacara. Upacara waktu itu pun dihadiri oleh seluruh anggota dewan dan sejumlah undangan dari warga DIY.
“Awalnya kami inginnya seperti itu, dilakukan di Gedung Agung sehingga Wakil Gubernur dilantik dekat dengan warga DIY,” kata Rani.
Namun Setneg dan Kementerian dalam Negeri agaknya memiliki pertimbangan lain. Permintaan DPRD DIY itu dimentahkan dengan Peraturan Presiden nomor 16/2016. Di dalam Perpres tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah tersebut menegaskan pelantikan kepala daerah harus dilakukan di ibukota negara.
Alasan itu pun menurut Rani juga cukup membuat pihaknya kecewa. Pasalya Perpres itu seakan mengabaikan status DIY sebagai daerah istimewa. Bahkan keistimewaan DIY itu sudah diatur dalam UU Keistimewaan.
“Ya akhirnya (pelantikannya) jadi tidak istimewa karena memang ada dasar peraturan seperti itu,” kata dia.
Sementara pihak Kadipaten Pakualaman menegaskan mereka masih akan menunggu surat undangan resmi dari Setneg sebelum menindaklanjuti jadwal pelantikan itu. Penghageng Kasentanan Hageng Kawedanan Kadipaten Pakualaman Kanjeng Pangeran Hario (KPH) Tjondrokusumo sebelumnya menuturkan berbagai informasi soal jadwal sudah mereka terima namun mereka memilih tak terlalu serius menanggapinya sebelum ada keterangan resmi yang pasti.
“Kami masih menunggu bener ora. Nanti tahu-tahu malah tidak jadi,” kata dia.