SOLOPOS.COM - Suasana di Desa Sidorejo, Temon Kulonprogo saat tim appraisal Bandara Kulonprogo dihalangi masuk oleh warga. Aparat Kepolisian turun tangan untuk pengamanan. (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bantuan PU-Pera yang diharapkan berupa fasilitas umum di lokasi relokasi warga.
Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah berupaya meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk merelokasi warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Bantuan itu diharapkan bisa memperlancar proses relokasi warga yang tanahnya masuk dalam proyek bandara internasional itu.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kamis (19/5) mengatakan rencananya mereka dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY akan bertemu dengan Kementerian PU-Pera segera setelah proses appraisal selesai pertengahan Juni nanti. Dalam pertemuan itu pihaknya akan meminta bantuan PU-Pera untuk mendukung pengadaan fasilitas umum di lokasi relokasi warga.
Dia menilai untuk relokasi nanti tak akan memuaskan bila relokasi tak dibarengi dengan penyediaan fasilitas penunjang bagi warga terdampak. Fasilitas seperti akses jalan dan sumber pengairan menurutnya menjadi hal vital yang sudah harus dipikirkan sejak dini. Pemerintah pun akan mengajukan proposal penyediaan fasum untuk diajukan kepada Kementerian PU-Pera.
“Ibarat pohon bayem kalau dipindah ke tempat baru kan akan layu dulu, kita berusaha biar layunya tidak terlalu lama, makanya kami membantu mencari pupuk,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan, secara pribadi dia sebenarmya ingin memperjuangkan perumahan gratis bagi warga terdampak kepada Kementerian PU-Pera. Menurutnya hal itu layak diperjuangkan karena dalam proyek ini warga terpaksa pindah karena pembangunan bandara ini. Namun dia tak terlalu yakin keinginan itu akan disetujui.
“Kalau saya mintanya bisa perumahan gratis, tapi saya tidak bisa menjanjikan, yang penting berusaha dulu,” imbuh dia.
Soal waktu pertemuan yang akan menunggu hasil penaksiran harga ganti rugi, Hasto beralasan hal itu untuk memastikan posisi tawar Pemkab Kulonprogo dan Pemda DIY. Menurutnya setelah harga lahan jelas baru mereka bisa melakukan tawar menawar dengan Kementerian PU-Pera untuk penyediaan bantuan bagi warga terdampak.
Sementara Kepala Dinas PUP-ESDM Rani Sjamsinarsi mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan agenda untuk melakukan musyawarah lebih lanjut dengan warga terdampak.
Rencananya musyawarah itu akan dilakukan setelah proses appraisal selesai. Setelahnya proses musyawarah untuk menentukan harga ganti rugi akan digelar hingga tercapai kesepakatan.
“Sambil menunggu hasil appraisal kita melakukan persiapan, Ngarso Dalem kan meminta untuk memerhatikan warga,” kata dia.