SOLOPOS.COM - Ketua Umum PHRI Pusat Haryadi Sukamdani memberi sambutan dalam Musyawarah Provinsi IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY di Hotel Sahid Raya Jogja, Kamis (19/5/2016). (Bernadheta Dian Saraswati/JIBI/Harian Jogja)
Pertumbuhan ekonomi DIY akan digalakkan dengan meningkatkan sektor riil
Harianjogja.com, SLEMAN-Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Buntoro yang sebelumnya menjabat pada periode 2011-2016 kini terpilih kembali.
Untuk Apindo lima tahun ke depan, ia mengajak pengusaha DIY untuk meningkatkan sektor riil guna memperbaiki perekonomian bangsa.
Buntoro mengatakan, kondisi ekonomi secara nasional pada triwulan pertama 2016 dibandingkan 2015 menunjukkan penurunan. Hal ini bisa kembali dipulihkan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan sektor riil yang juga akan berpotensi meningkatkan pajak untuk negara.
Buntoro mengatakan, kondisi ekonomi secara nasional pada triwulan pertama 2016 dibandingkan 2015 menunjukkan penurunan. Hal ini bisa kembali dipulihkan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan sektor riil yang juga akan berpotensi meningkatkan pajak untuk negara.
“Kita perlu menggali sektor riil untuk meningkatkan pajak,” tegasnya dalam Musyawarah Propinsi ke IX Apindo DIY di Hotel Sahid Raya Jogja, Kamis (19/5/2016).
Acara bertajuk Optimalisasi Peran Apindo dalam Meningkatkan Produktivitas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Pengusaha ini juga dihadiri Ketua Apindo Pusat Hariyadi Sukamdani.
Perbankan sangat menguntungkan karena saat pengusaha bermain di pasar saham, mereka harus menanggung biaya yang besar.
“Perbankan sangat menguntungkan karena ketika bermain di saham, investor tetap akan meminta diskon yang besar. Maka kalau dihitung [antara bank dan pasar saham] jatuhnya lebih untung di bank,” jelasnya.
Namun di sisi lain, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan sudah melebihi 90%. Artinya, kata dia, sumber pembiayaan untuk pengusaha menjadi semakin minim. Sementara bank juga harus menjaga jumlah uang agar tidak mengganggu likuiditas.
Ketiadaaan pembiayaan ini membuat pengusaha enggan melakukan ekspansi bisnis. Padahal dengan berekspansi akan berpotensi meningkatkan produktivitas. Produktivitas akan memicu semakin besar terserapnya tenaga kerja sehingga menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Hariyadi menuturkan, dalam kondisi seperti ini, pemerintah justru meluncurkan obligasi senilai Rp400 triliun. Jika ditotal, obligasi yang telah dilepas pemerintah sebanyak Rp2.000 triliun.
Kebijakan ini semakin mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk itu, Apindo mendorong Bank Indonesia untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. “Uang beredar hanya Rp4.600 triliun sementara PDB-nya Rp11.600 triliun. Harusnya kan imbang,” tuturnya.
Kebijakan pemerintah mengeluarkan obligasi disebutnya hanya membuat likuiditas pengusaha semakin kering.