Soloraya
Jumat, 20 Mei 2016 - 20:40 WIB

LALU LINTAS SOLO : Akademisi: Kebijakan Transportasi Tak Hanya Urai Kemacetan dan Tekan Angka Kecelakaan

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Anggota TNI dan Dishubkominfo Solo, berjaga saat penerapan sistem satu arah pada hari pertama di simpang tiga Purwosari, Laweyan, Solo, Kamis (17/3/2016). Sistem satu arah tersebut diterapkan pada tiga ruas jalan secara serentak di Jl. dr. Radjiman, Jl. KH. Agus Salim, dan Jl. Perintis Kemerdekaan, untuk menekan angka kecelakaan serta meningkatkan minat warga menggunakan angkutan umum massal. (Ivanovic A/JIBI/Solopos)

Lalu lintas Solo, pengamat menilai kebijakan transportasi harus memperhatikan aspek lingkungan.

Solopos.com, SOLO–Pengamat transportasi dari UNS Solo, Dr. Eng Syafi’i, mengatakan kebijakan transportasi tak boleh hanya bertujuan mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan. Menurutnya, kebijakan transportasi tetap harus memperhatikan aspek lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkembang.

Advertisement

“Kebijakan transportasi tak boleh 100% hanya bicara soal transportasi, tapi juga harus melihat dampak sosialnya,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Kamis (20/5/2016) menyikapi kebijakan Pemkot Solo terkait sistem satu arah (SSA) di ruas Jl. dr. Radjiman, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Agus Salim.

Menurut Syafi’i, setiap kebijakan transportasi harus diawali dari riset atau kajian secara utuh. Riset itu tak hanya menyangkut bagaimana menekan kemacetan atau menekan angka kecelakaan, melainkan juga dampak-dampak lainnya.
“Misalnya, setelah Jl. dr. Radjiman lancar, bagaimana dampak jalan lainnya? Lantas upaya apa untuk menyikapinya?” ujarnya.

Setelah kebijakan diberlakukan, sambungnya, kebijakan harus dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seberapa besar pengaruh atau dampak yang terjadi, baik transportasi, ekonomi, atau lingkungan sosial. “Misalnya, apakah benar jalan sudah lancar dan tak terjadi kecelakaan. Lalu, bagaimana dengan masalah lainnya, seperti lingkungan sosial masyarakat. Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar?” paparnya.

Advertisement

Pertanyaannya, sambung Syafi’i, apakah Pemkot Solo sudah melakukan evaluasi atas kebijakan itu?  “Ini yang mestinya dijawab dulu oleh Pemkot dan dipaparkan kepada warga?” ujarnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif