Soloraya
Selasa, 17 Mei 2016 - 19:40 WIB

TRANSPORTASI SOLO : DPRD Tak Mendapat Pemberitahuan Bongkar Halte BST

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pekerja menyelesaikan pembongkaran halte Batik Solo Trans (BST) di kawasan Gladak, Jl. Slamet Riyadi, Solo, Jumat (13/5/2016). Pembongkaran tersebut untuk persiapan penggantian halte BST baru dengan model terbuka. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)

Transportasi Solo, pembongkaran halte BST mendapat kritikan dari anggota DPRD.

Solopos.com, SOLO–Kalangan legislator mengkritik tajam pembongkaran 10 halte Batik Solo Trans (BST) yang kemudian akan dibangun kembali dengan dana Rp1 miliar. DPRD menyatakan dana tersebut lebih baik untuk menambah atau merenovasi halte portabel.

Advertisement

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Selasa (17/5/2016), para legislator kaget dana pembangunan halte malah digunakan untuk membangun ulang fasilitas di titik yang sama yakni Koridor I. Saat menyetujui anggaran, anggota DPRD mengetahui dana tersebut untuk menambah halte di lokasi lain. Proyek senilai Rp1 miliar itu kini dalam proses penandatanganan kontrak.

“Seingat saya yang seperti itu (pembongkaran halte untuk dibangun baru) belum pernah dibahas,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD, Sugeng Riyanto, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Selasa.

Sugeng mengatakan pembongkaran halte mestinya melihat kondisi bangunan dan asas kemanfaatan bagi publik. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, 10 halte yang dibongkar di Koridor I masih layak pakai. Dari segi pengelolaan, dia mengatakan halte otomatis menjadi milik Pemkot setelah kerja sama dengan rekanan pembangun halte berakhir. “Kalau yang lama masih bisa dimanfaatkan, kenapa harus membangun baru? Pemkot perlu memertimbangkan aspek penghematan anggaran.”

Advertisement

Sugeng menilai Dishubkominfo tinggal merenovasi bagian halte yang tidak sesuai tanpa perlu membongkar bangunan lama. Diketahui Dishubkominfo ingin mengubah halte yang awalnya tertutup menjadi berkonsep terbuka. Hal itu untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan penyalahgunaan fasilitas.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD, Ginda Ferachtriawan, menilai dana Rp1 miliar mestinya dapat diarahkan untuk membangun halte baru. Dia mengatakan rencana contra flow BST di Jl. Slamet Riyadi butuh halte pendukung yang tak sedikit. Ginda juga menyebut banyak halte portabel yang perlu direnovasi atau dikembangkan.

“Seperti halte portabel di depan Solo Paragon. Itu cuma muat dua-tiga orang. Padahal dari sana banyak pengguna BST,” kata dia.

Advertisement

Ginda menambahkan pembongkaran halte juga mengorbankan kenyamanan pengguna BST Koridor I. Saat ini mereka harus menunggu bus di trotoar atau pinggir jalan hingga pembangunan kelar. “Jelas kepanasan kalau tidak ada peneduh. Kalau hujan lebih repot lagi. Mestinya ada antisipasi sebelum pembangunan,” ujarnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif