SOLOPOS.COM - Seorang anak memotret gerhana matahari melalui teleskop di musala Pelabuhan Tanjung Adikarto, Wates, Kulonprogo, Rabu (9/3/2016). (Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja)
Pelabuhan Tanjung Adikarta, pembangunan dilakukan bertahap.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro menjelaskan pembangunan Pelabuhan Adikarto belum sepenuhnya sesuai dengan desain.
Secara teknis, perahu belum masuk hingga dermaga pelabuhan. Berdasarkan hasil uji Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), gelombang yang masuk hingga area pemecah gelombang masih berkisar antara 6-7 meter.
Hal ini harus diperkecil hingga kisaran 1 meter dan sedimentasinya berkurang. Selain itu, breakwater yang semestinya dua layer saat ini baru satu layer. Sedangkan untuk review desain adapula penambahan berat tetrapod penyusun pemesan gelombang menjadi 18ton.
Ia juga menjelaskan sejauh ini belum ada kepastian proses pengerukan yang akan dilakukan pada tahun ini. Meski demikian, hal tersebut mungkin saja dilakukan karena pelabuhan tersebut masih dalam masa pemeliharan. Namun, Astungkoro menyatakan tidak ada redesain yang dilakukan mengenai pelabuhan tersebut.
Adapun, Kementerian Kelautan Perikan RI telah menyerahkan pembangunan pemecah gelombang pelabuhan ini kepada Kementeriaan PUPR. Namun, karena tak termasuk dalam Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) KemenPUPR maka harus ada dokumen resmi yang memastikan pengalihan pembangunan ini. Pasalnya, jika asal diambilalih maka ini bisa menjadi suatu temuan oleh badan pemeriksa
Astungkoro menyatakan dalam beberapa bulan mendekat maka harus didapatkan kepastian mengenai pembangunan pemecah gelombang ini. Selain itu, sejumlah kementeriaan terkait juga telah sepakat untuk bersinergi untuk menyelesaikan pelabuhan ini.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kulonprogo, Hamam Cahyadi menyatakan prihatin pelabuhan tersebut tak kunjung beroperasi. Pasalnya, pelabuhan tersebut sudah menyedot dana besar tetapi belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyatakan pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) atau Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.
“Kami agar mendoronga agar bisa segera diperasikan,”ujarnya.
Hamam mengatakan akan meminta kepastian akan jumlah anggaran yang dialokasikan dan target operasi pelabuhan tersebut.