SOLOPOS.COM - Widodo, Humas PPLP KP dan Martono, Ketua WTT saat membacakan pernyataan sikap sebagai pertanda konsolidasi resmi antara dua komunitas warga penolak proyek di pesisir Kulonprogo pada Selasa (10/5/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Megaproyek Kulonprogo mendapatkan penolakan dari gabungan warga
Harianjogja.com, KULONPROGO- Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dan Wahana Tri Tunggal (WTT) mengirimkan 33 surat yang ditujukan kepada presiden RI dan sejumlah instansi terkait mengenai sejumlah kasus yang terjadi terkait keberadaan proyek di kawasan pesisir Kulonprogo.
Surat tersebut dikirimkan menanggapi wacana percepatan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang dilontarkan oleh pemerintah.
Rombongan PPLP dan WTT mengirimkan 33 surat yang tertuju kepada presiden RI, kementrian, legislatif, dan eksekutif terkait pada Selasa (10/5/2016).
Ketua WTT, Martono menjelaskan bahwa surat tersebut sebagai pemberitahuan kepada presiden bahwa langkahnya akan keberadaan sejumlah proyek di kawasan pesisir tersebut merugikan masyarakat.
“Agar presiden tahu bahwa selama ini langkahnya salah dan menggilas rakyat,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Pos Wates seusai mengirimkan sejumlah surat tersebut.
Selain itu,sejumlah institusi terkait tersebut diminta untuk ikut bertanggungjawab atas apa yang telah terjadi.
Martono menguraikan bahwa selama ini banyak konflik yang telah terjadi berkenaan dengan keberadaan proyek di pesisir Kulonprogo tersebut. Menurutnya, selama ini banyak hal yang menyalahi aturan telah dilakukan guna memastikan proyek tersebut tetap berjalan meski merugikan masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan tindakan tegas terkait dengan penyalahan aturan tersebut.
Widodo, Humas PPLP mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap adanya tanggapan atas surat-surat yang dikirimkan. Jika tidak digubris, ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan dengan cara mereka sendiri untuk mempertahankan tanah mereka.
“Jika aparatur negara tidak bisa bertindak, jangan salahkan kami jika bertindak dengan cara kami, cara petani,” tegasnya.