SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi. (Harian Jogja-Desi Suryanto)
Media Kampus dibredel terjadi di sebuah kampus swasta.
Harianjogja.com, JOGJA-Setidaknya sudah lebih dari sepekan sejak 28 April 2016, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tidak dapat menjalankan aktivitas jurnalistik di kampus. Hal tersebut merupakan kebijakan yang harus dijalankan oleh LPM tersebut, karena pemberitaan mereka yang dinilai tidak membangun kampus.
Wakil Rektor III UAD Abdul Fadlil membantah tegas telah melakukan pembekuan atau pembredelan LPM Poros, bahkan SK Rektor yang menyatakan agar LPM Poros menghentikan kegiatan juga belum ada. Fadlil mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh rektorat kepada LPM Poros adalah sebuah pembinaan, seperti layaknya orang tua kepada anak yang telah melakukan sebuah tindakan yang dinilai tidak baik.
“Tapi mereka [LPM Poros] sudah menceritakan soal ini kepada publik, jadi ada yang beropini, padahal ini masalah ‘keluarga’ yang tidak perlu diangkat ke permukaan,” kata dia.
Disinggung soal Hak Koreksi dan Hak Jawab yang belum digunakan oleh rektorat atas pemberitaan LPM Poros, Fadlil enggan memberikan komentar.
Sebelumnya, LPM Poros menuliskan sebuah berita mengenai rencana pendirian Fakultas Kedokteran UAD, dalam prosesnya reporter LPM Poros meminta keterangan dari sejumlah narasumber mulai dari mahasiswa, dosen dan Wakil Rektor II UAD. Konfirmasi dan verifikasi kepada narasumber terus dilakukan hingga berita itu terbit.
Hanya sepekan setelah itu, pihak rektorat merasa berkeberatan dan mengadakan dialog bersama LPM Poros. Dialog yang digelar pada 28 April 2016 tersebut menghasilkan sebuah interupsi dari rektorat, agar LPM Poros tidak dapat melakukan aktivitas jurnalistik. Sedianya dalam waktu dekat LPM Poros dan rektorat akan kembali melakukan dialog kembali dalam sebuah audiensi.