SOLOPOS.COM - Aktivis Front Pembela Islam (FPI) Solo berorasi di depan gerbang Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Selasa (24/2/2015). Mereka berniat menggagalkan kegiatan seminar karena diduga mengandung muatan gerakan PKI. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Isu PKI bangkit diduga hanya pengalihan isu penanganan kasus-kasus korupsi besar.
Solopos.com, JAKARTA — Politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, beranggapan isu bangkitnya PKI patut dicurigai sebagai operasi intelijen swasta. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus-kasus mega korupsi, termasuk, kata dia, kasus RS Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta.
Dasco menduga pelaku operasi intelijen tersebut bukanlah Badan Intelijen Negara (BIN) atau lembaga negara lainnya. Dia menuding ada kekuatan politik yang merasa terganggu jika kasus-kasus mega korupsi tersebut diusut.
“Isu bangkitnya PKI memang sangat mudah untuk dijadikan pengalihan, terlebih elemen-elemen yang saat ini paling aktif menuntut pengusutan kasus mega korupsi tersebut adalah pihak yang punya tradisi berhadapan head to head dengan kelompok kiri,” kata dia dalam rilisnya pada Selasa (10/5/2016).
Meski harus waspada dengan bangkitnya PKI, tambahnya, tapi bahaya terbesar justru ada di pelupuk mata. “Yakni terus terjadinya kasus-kasus mega korupsi meski di era reformasi, contohnya ya kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menghimbau aparatur negara agar fokus dalam pengusutan kasus-kasus tersebut.
“Kita perlu mengatur fokus dan skala prioritas, menurut saya kalau kita menginginkan Indonesia yang lebih baik saat ini kita harus fokus menuntut penuntasan kasus RSSW dan Reklamasi. Siapapun yang terlibat, baik pengusaha kakap maupun pejabat tinggi termasuk kepala daerah harus diseret kemeja hijau,” tandasnya.