SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemandu lagu rumah hiburan karaoke di kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang. (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
Prostitusi Semarang yang berkembang di kawasan wisata Bandungan dinilai LSM tak ditangani dengan serius oleh Pemkab Semarang.
Semarangpos.com, UNGARAN – Maraknya kegiatan prostitusi di Kabupaten Semarang membuat beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gerah, salah satunya adalah Bandungan Crisis Center (BCC).
Bandungan Crisis Center (BCC) menilai upaya pemerintah mengatasi prostitusi di Kabupaten Semarang saat ini cenderung bertele-tele. Padahal, data yang mereka terima dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Semarang, sepanjang tahun 2016 ini ditemukan 18 kasus penderita HIV/AIDS baru. Temuan baru itu, mayoritas berasal dari perempuan yang lima di antaranya merupakan ibu hamil.
Sekretaris Bandungan Crisis Center (BCC) Budi Nugroho menilai upaya pemerintah dalam memberantas praktik prostitusi selama ini tidak serius. Terbukti, selama ini, tidak ada upaya tegas seperti penutupan lokasi prostitusi maupun penanganan pekerja seks komersial (PSK) di beberapa tempat hiburan yang rawan pekerja seks komersial, seperti Bandungan, Gembol, maupun Tegal Panas.
“Pemerintah setengah hati menangani PSK. Hanya terkesan formalitas. Sehingga tidak dimungkiri prostitusi kian marak,” ujar Budi saat dihubungi Semarangpos.com, Minggu (8/5/2016).
Budi mencontohkan kasus ketika para PSK maupun pemandu karaoke (PK) terjaring Satpol PP. Mereka hanya dilakukan pendataan kemudian dilepas tanpa diberikan pembinaan. “Pembinaan yang dimaksud ya berupa pengawasan, pemberian obat hingga pemberian keterampilan. Yang ada banyak yang ditangkap, terus ditakut-takuti oknum Satpol PP dan membayar Rp50.000 agar dilepas lagi. Setelah itu selesai,” ujar Budi.
Terselimuti Pariwisata
Terpisah, Bupati Semarang Mundjirin, beberapa waktu lalu, mengakui bahwa penanganan kasus prostitusi di Kabupaten Semarang memang sulit. Kondisi ini tak lain karena beberapa lokasi yang digunakan praktik prostitusi itu tak terdeteksi dan terselimuti oleh aktivitas hiburan kawasan wisata.
“Seperti di Bandungan. Sebenarnya itu kan tempat wisata, jadi untuk ditindak langsung sulit. Beda cara dengan yang dilakukan di Dolly [Surabaya] yang jelas-jelas lokalisasi. Jadi lebih mudah penanganannya,” terang Mundjirin.
Mundjirin menambahkan pihak Pemkab Semarang sebenarnya sudah berencana mengarahkan para pelaku prostitusi di Bandungan untuk bekerja sesuai dengan peruntukan lokasi itu, yaitu daerah wisata. Hal ini juga sesuai dengan keinginan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menggelar Musrenbangwil Semarang di Ungaran, medio April 2016 lalu. “Nanti kami bina. Bagaimana caranya, kami sedang cari solusi,” ujar Ganjar kala itu.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya