SOLOPOS.COM - Ilustrasi, KEMISKINAN--Seorang pemulung sedang beristirahat di kawasan City Walk Jl Slamet Riyadi belum lama ini. Minimnya kesalehan sosial di masyarakat membuat tingkat kemiskinan masih tinggi. (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)
Kemiskinan Gunungkidul belum dapat dilakukan secara tepat.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Jumlah keluarga miskin di Gunungkidul masih mengacu dari survei Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011. Pasalnya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dilakukan Badan Pusat Statistik belum keluar hingga sekarang ini.
Dari sisi manfaat, pemutakhiran ini dibutuhkan untuk mengetahui jumlah warga kurang mampu yang terbaru. Adapun manfaat lainnya, dari data tersebut juga bisa sebagai dasar pemkab untuk menentukan kebijakan dalam upaya pengentasan.
Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengakui, hingga sekarang pihaknya masih menunggu pembaruan data tersebut. Dia tidak menampik sudah ada koordinasi dengan Pemerintah DIY terkait dengan data kemiskinan.
Hanya saja, data tersebut masih bersifat global dengan jumlah presentase mencapai 20,83%. Menurut dia, data ini belum bisa menjadi acuan, karena yang dibutuhkan jumlah warga miskin berdasar nama dengan alamat yang lengkap.
“Kalau seperti ini, datanya masih sangat mentah. Padahal yang kami butuhkan merupakan data yang sudah matang sehingga program pengentasan yang dijalankan bisa jelas dan tepat sasaran,” kata Priyanta kepada Harianjogja.com, Jumat (6/5/2016).
Dia menjelaskan, untuk saat ini data kemiskinan yang dimiliki mengacu pada PPLS 2011 sehingga berdampak terhadap relevansi dan akurasi data dengan kondisi terkini. Salah satu gambaran dari penggunaan data lama bisa terlihat dalam program penyaluran beras untuk warga miskin, di mana jumlah penerimanya ada 80.243 rumah tangga penerima manfaat.
“Masih tetap sama. Pemutakhiran data itu penting salah satunya untuk mengetahui apakah penerima raskin di Gunungkidul berkurang atau malah bertambah,” katanya.
Priyanta berharap agar hasil PBDT 2015 bisa segera dikeluarkan. Selain untuk melihat kondisi terkini kondisi kemiskinan di Gunungkidul, data tersebut juga akan disinkronisasi melalui program analisa kemiskinan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa setempat.
“Datanya biar sinkron sehingga program nantinya bisa tepat sasaran. Guna mengurangi risiko perbedaan dalam sinkronisasi itu akan mengacu dan menggunakan metode yang sama dengan pendataan yang dilakukan oleh BPS itu,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Bappeda Gunungkidul Syarief Armunanto mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan masalah pemutakhiran data kemiskinan. Pasalnya kebijakan untuk mengeluarkan data tersebut sangat bergantung dengan instruksi dari pusat.
Menurut dia, hal ini berlaku kepada semua pihak. Meski BPS selaku pelaksana survei tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan. Data yang terkumpul dari survei akan diserahkan BPS ke Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan. Sedang untuk proses hasil maupun kategorisasi warga miskin sangat bergantung terhadap pengolahan data yang dilakukan oleh tim tersebut. “Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” kata Syarief.