SOLOPOS.COM - Tim appraisal independent melakukan pencocokan data aset di atas lahan calon bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), Senin (2/5/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, proses pencocokan telah dilakukan.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Meski cenderung kondusif, proses pencocokan data aset di atas lahan calon bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih terus mendapat penolakan.
Kepala Desa Glagah, Agus Parmono menyatakan warga penolak bandara mengepung pemilik lahan yang akan menandatangani berkas hasil appraisal.
Agus menjelaskan pelaksanaan appraisal berjalan normal sesuai rencana. Tercatata ada 14 tim yang turun ke sejumlah dusun antara lain tiga tim di Bapangan, tiga tim di Kepek, satu tim di Sidorejo, satu tim di Kretek, satu tim di Macanan, satu tim di Bebekan, dan empat tim di Glagah.
“Tapi di Sidorejo, warga penolak bandara mengepung pemilik lahan yang mau menandatangani hasil appraisal,”jelasnya pada Selasa (3/5/2016).
Pada proses pencocokan data, pemilik lahan ataupun yang mewakili diminta untuk menandatangi berkas hasil appraisal. Hal ini sebagai persetujuan atas detail aset yang telah didata oleh tim appraisal. Pada hari kedua pelaksanaan appraisal sendiri, warga penolak bandara masih terus mengawasi tim appraisal yang turun ke lapangan di Dusun Sidorejo. Warga berkeliling dalam jarak beberapa meter sambil terus melontarkan kecaman kepada tim appraisal maupun pemilik lahan yang bersedia didata.
Paryono,salah satu pemilik lahan di Dusun Sidorejo menyatakan proses appraisal mengakibatkan gejolak di antara warga. Meski demikian, ia sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut.
“Saya kan sudah tua, jika ada yang mendiamkan yang sudah,”ujarnya. Paryono merasa bahwa pencocokan data cukup dilakukan di balai desa saja menilik situasi yang ada.
Perwakilan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Jogja, Uswatun Khasanah menjelaskan timnya memang bekerja dalam suasana yang cukup kondusif meski banyak penolakan pada hari pertama. Menurutnya, timnya berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan warga selama bisa dilakukan. Selain daripada itu, ia berusaha mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait.
“Kita inginnya suasananya kondusif,”ujarnya.
Setiap pemilik lahan memang diminta untuk menandatangani berkas hasil appraisal. Karena itu,pihaknya mengirimkan undangan bagi semua pemilik lahan. Untuk sejumlah lahan yang pemiliknya tidak hadir saat proses appraisal makan berkasnya akan ditandatangani oleh perangkat desa yang mendampingi. Ketika dikonfirmasi apakah pemilik lahan sudah mengetahui bahwa berkas appraisalnya akan ditandatangani perangkat desa, Uswatun menyatakan bahwa seharusnya hal tersebut sudah diberitahukan dalam undangan yang telah disebar.
Menurutnya, semua tim appraisal yang turun ke lapangan dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Karena itu, warga yang ingin mengetahuinya bisa langsung menanyakannya kepada tim yang datang ke lahan mereka.