SOLOPOS.COM - Luhut Binsar Pandjaitan (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
WNI disandera Abu Sayyaf di Filipina menyisakan empat orang yang belum dibebaskan.
Semarangpos.com, SEMARANG — Di tengah ramai perdebatan terkait pahlawan pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf di Filipina, empat orang masih belum dibebaskan. Terkait upaya pembebasan keempat sandera itu, pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui lokasi WNI yang terancam jiwanya itu.
Sebelumnya, Mayjen (Pur) Kivlan Zein dalam wawancara yang disiarkan TV One mengaku telah mengetahui pihak penyandera keempat WNI itu. Kivlan Zein adalah purnawirawan TNI yang disewa PT Patria Maritime Lines, perusahaan pelayaran yang mempekerjakan para anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban penyanderaan milisi Filipina tersebut.
Ia mengaku tak bisa transparan mengungkap informasi di tangannya, demi lancarnya negosiasi pembebasan yang hendak ia lakukan bagi empat WNI yang masih tersandera. Ia bicara banyak melalui TV One demi meluruskan klaim yang dilakukan kubu Partai Nasional Demokrat melalui Metro TV yang menyebutkan pembebasan 10 sandera dilakukan orang-orang Surya Paloh di Yayasan Sukma.
Ia mengaku tak bisa transparan mengungkap informasi di tangannya, demi lancarnya negosiasi pembebasan yang hendak ia lakukan bagi empat WNI yang masih tersandera. Ia bicara banyak melalui TV One demi meluruskan klaim yang dilakukan kubu Partai Nasional Demokrat melalui Metro TV yang menyebutkan pembebasan 10 sandera dilakukan orang-orang Surya Paloh di Yayasan Sukma.
Diakui Kivlan adanya peran pemerintah dan TNI dalam pembebasan para sandera, namun membantah klaim kubu Surya Paloh. Kendati Kivlan mengklaim telah mengetahui pihak yang harus diajak bernegoisasi dalam pembebasan empat sisa sandera, pemerintah yang selama ini membiarkan klaim kubu Surta Paloh dan tak mengonfirmasi bantahan Kivlan Zein itu bahkan mengaku belum tahu menahu nasib empat sandera yang tersisa.
Pengakuan pemerintah itu dikemukakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan di hadapan wartawan seusai membuka Halakah Fikih Antiterorisme di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Selasa (3/5/2016). Menurut dia, Pemerintah Indonesia belum mengetahui posisi terakhir empat WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. “Sampai tadi malam [Senin malam, 2/5/2016], belum mengetahui posisi terakhir mereka [empat WNI],” kata Luhut.
Mengenai apakah pemerintah Indonesia akan memberikan uang tebusan untuk membebaskan empat WNI tersebut, Luhut menyatakan belum bicara masalah uang tebusan. “Kita tidak dalam posisi bicara masalah tebusan-tebusan,” tukasnya.
Ditanya mengenai polemik bahwa pembebasan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf menggunakan tebusan uang, Luhut dengan tegas membantah tidak ada. “Pemerintah tidak ada uang tebusan kepada pihak panyandera [Abu Sayyaf],” tegasnya
Luhut menambahkan proses pembebasan terhadap 10 WNI tesebut melibatkan banyak pihak, sehingga tidak bisa berspekulasi menyebutkan pihak-pihak mana saja yang terlibat. “Banyak pihak yang terlibat proses pembebasan [10 WNI]. Saya tidak bisa berspekulasi pihak mana saja,” ungkap Luhut.
Seperti diketahui, 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina selama 37 hari akhir dibebaskan pada 1 Mei lalu. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa pembebasan ini murni negosiasi dan tanpa ada pembayaran uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya