SOLOPOS.COM - Pagar di tepi Jalan Malioboro menutup akses pejalan kaki di depan Gedung Agung membuat pengunjung harus bergantian saat ingin melintas. Foto diambil Sabtu (16/1/2016). (Gilang Jiwana/JIBI/Harian Jogja)
Penataan Malioboro untuk parkir bawah tanah akan ditambah.
Harianjogja.com, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan permasalahan parkir di Jogja sebenarnya tak perlu terjadi bila Pemerintah Kota (Pemkot) mau tegas.
Menurut Sultan, jauh sebelum parkir portabel di Ngabean dibangun, Sultan mengaku sudah pernah menawarkan konsep parkir di batas kota untuk bus pariwisata. Dengan begitu bus pariwisata berukuran besar tak perlu masuk kota. Selanjutnya penumpang akan diangkut dengan armada feeder yang berukuran lebih kecil.
Langkah itu menurut Sultan cukup efektif mengurangi kepadatan di kota Jogja. Berdasarkan data yang dimiliki Pemda DIY, dalam sebulan setidaknya 3.000 bus pariwisata bisa masuk ke dalam kota Jogja. Jumlah yang semakin meningkat itu pun berpotensi menjadi masalah baru bagi lalu lintas terutama di kawasan wisata perkotaan seperti di Malioboro.
“Tapi mereka (Pemkot) belum berani menentukan itu, yo uwis, mau tidak mau kalau ada tanah kosong di sekitar Malioboro kita pakai untuk parkir,” tutur Raja Kraton Yogyakarta itu.
Untuk penyediaan lahan parkir yang diperkirakan membutuhkan lahan seluas tiga hektar, Pemda DIY pun saat ini sudah mencoba menghubungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membicarakan rencana pembelian lahan aset UPN di Ketandan. Lahan itu rencannaya juga akan menjadi lokasi parkir dengan konsep serupa dengan dua gedung parkir portabel lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Haryanta sebelumnya menyatakan hal serupa. Menurutnya idealnya bus besar parkir di luar kota dan penumpangnya disambung dengan angkutan feeder. Terlebih jalanan di Jogja tidak terlalu lebar serta ketersediaan kantong parkir terbatas.
“Nanti akan dipikirkan lagi bersama Pemkot Jogja,lokasinya dimana saja,” ujarnya.