SOLOPOS.COM - Logo Sensus Ekonomi 2016. (bandungkota.bps.go.id)
Sensus Ekonomi butuh data yang valid sehingga masyarakat dan kalangan pengusaha harus terbuka dan jujur.
Harianjogja.com, JOGJA-Sensus Ekonomi yang mulai dijalankan pada 1 Mei 2016 perlu mendapat respons positif dari masyarakat, terutama pada kalangan usaha. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Antono, Minggu (1/5/2016).
Ia mendorong para pelaku usaha untuk memberikan data yang valid kepada petugas pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) nanti karena data tersebut merupakan reperesentasi dari kondisi ekonomi masyarakat di DIY. “Dengan diberikannya data-data yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, data sensus ekonomi akan terjamin keakuratannya,” kata Budi melalui pesan singkat, Minggu (1/5/2016).
Ia juga berpendapat bahwa data dari Sensus Ekonomi bisa digunakan untuk bahan perencanaan maupun evaluasi, khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan masalah perekonomian.
Menanggapi adanya Sensus Ekonomi 2016, beberapa pelaku usaha mengaku siap memberikan data kepada petugas. “Mau ditanya punya usaha atau tidak, punya. Mau ditanya omsetnya berapa, Rp1 juta per bulan. Jawab sejujurnya saja wong ya saya memang belum besar usahanya,” kata Danis, pengusaha penyablonan kaos dan stiker berlabel Trifelas di daerah Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Minggu (1/5/2016).
Ia mengaku tidak takut jika usaha yang selama ini ia jalani itu belum tercatat secara hukum. Jika memang dari hasil sensus tersebut ia diminta untuk mengurus izin usaha, ia pun siap melaksanakannya. “Siap saja [memproses izin usaha] karena ini juga memang sedang mengajukan,” kata dia.