SOLOPOS.COM - Logo Sensus Ekonomi 2016. (bandungkota.bps.go.id)
Sensus Ekonomi 2016 di Kota Solo dimulai di kediaman Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Solopos.com, SOLO–Sebanyak 1.151 petugas pencacah dikerahkan Badan Pusat Statistik Solo untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2016 mulai Minggu-Selasa (1-31/5/2016). Hasil pencahan tersebut akan dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk menyusun kebijakan bagi pelaku usaha di Kota Bengawan.
Pantauan Solopos.com, SE 2016 pertama dilaksanakan di kediaman Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, di Kampung Badran RT 002/RW 009 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo, Minggu pagi. Kedatangan sejumlah petugas didampingi Kepala BPS Solo, R. Bagus Rahmat Susanto.
Salah seorang petugas pencacah BPS bertanya jenis usaha sampingan yang dimiliki Rudy, sapaan akrab Wali Kota. “Saya sudah tidak ikut cawe-cawe usaha lagi. Sudah diurus anak-anak sama ibu semuanya. Sekarang fokus saya mengurus masyarakat Solo,” terang Rudy kepada petugas.
Kepala BPS Solo, R. Bagus Rahmat Susanto, mengemukakan petugas pencacah Sensus Ekonomi 2016 mendatangi setiap rumah pemilik usaha atau tempat usaha tetap warga di Solo. “Kami akan mendatangi seluruh usaha. Baik itu mikro, kecil, menengah, besar, sampai online. Saat ini banyak pemilik usaha online yang belum terdata pemerintah,” jelasnya saat ditemui di sela Sensus Ekonomi 2016.
Bagus menyatakan beberapa poin pendataan petugas pencacah di antaranya alamat usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga omzet. “Data sensus ini sifatnya masih awal dan akan diserahkan ke pemerintah pusat. 2017 nanti akan ada pendataan lengkap termasuk perkembangan usaha dan lain sebagianya,” paparnya.
Disinggung soal teknik untuk mengantisipasi dobel pendataan di rumah dan tempat usaha, Bagus menjawab pelaku usaha yang memiliki usaha tetap akan disurvei di lapangan. “Yang usahanya tetap, pendataan dilaksanakan di lapangan. Kalau seperti PKL yang masuk potret usaha tidak tetap misalnya, pendataan kami laksanakan di rumah,” ujarnya.
Wali Kota Solo mengimbau keterbukaan warga Solo yang memiliki usaha untuk memberikan data usahanya kepada petugas pencacah SE 2016. “Sensus ekonomi ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Warga saya imbau memberikan data yang jujur. Selama ini pemerintah dituntut terbuka, inilah saatnya warga juga terbuka kepada pemerintah,” pesannya.
Menurut Rudy, data yang valid hasil Sensus Ekonomi 2016 akan dimanfaatkan untuk penentuan kebijakan bagi pelaku usaha. “Sudah menjadi tugas pemerintah untuk ikut mengendalikan inflasi dan meningkatkan ekonomi. Dengan data dari BPS yang sudah diperbarui ini, diharapkan bisa untuk menentukan kebijakan selanjutnya,” ungkapnya.
Rudy membeberkan selama ini data hasil pencacahan BPS dan Pemkot Solo belum sinergis. Setelah ada pendataan ulang lewat Sensus Ekonomi 2016, ia bakal memanfaatkan data termutakhir tersebut. “Data Pemkot dan BPS beda. Hasil pendataan baru ini nantinya akan kami koordinasikan dengan Bappeda untuk monitoring dan pendampingan pelaku usaha,” kata dia.