SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)
Pilkada Kulonprogo dianggarpan Rp18 miliar yang dicairkan dalam dua tahap
Harianjogja.com, KULONPROGO –Pemkab Kulonprogo menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo sebagai syarat pencairan anggaran dana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, Jumat (29/4/2016).
Kesepakatan serupa juga dibuat bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY serta Polres Kulonprogo dan Kodim 0731/Kulonprogo.
Total anggaran yang dialokasikan Pemkab Kulonprogo untuk pilkada serentak 2017 mencapai sekitar Rp18,525 miliar. Dana tersebut akan diturunkan dalam dua tahap. Sebanyak Rp9,614 miliar diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2016, sedangkan sisanya menggunakan alokasi APBD perubahan 2016.
“Dulu penganggaran dirancang 75 persen dari APBD murni 2016 lalu berikutnya di awal 2017 tapi ternyata arahan pemerintah pusat diharapkan sudah selesai di tahun anggaran 2016,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulonprogo, Astungkoro.
Penandatanganan NPHD juga dilakukan antara Pemkab Kulonprogo dengan Polres Kulonprogo dan Kodim 0731/Kulonprogo. Keduanya terkait kebutuhan anggaran pengamanan persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2017.
Astungkoro lalu mengatakan, kegiatan tersebut seharusnya juga dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY. Namun, mereka berhalangan hadir sehingga ditunda sampai lebih dari dua pekan mendatang. “Nanti diarahkan langsung kepada Panwaslu Kulonprogo yang tanggal 17 Mei besok sudah selesai [dibentuk],” ujar Astungkoro.
Astungkoro menambahkan, pencairan dana Pilkada tahap pertama bisa segera dilakukan usai penandatanganan NPHD. Kewenangan pengelolaan dana kemudian berada di tangan penerima hibah. Dia berharap, KPU Kulonprogo bergerak cepat untuk membentuk badan adhoc setelah batas penandatanganan NPDH yang ditetapkan pada 22 Mei mendatang sudah dilalui.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo juga berharap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2017 berjalan lancar. Semua tahapan yang ada diharapkan selalu kondusif. “Tentu Kapolres dan Dandim beserta jajaran siap mengawal sampai hari H,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengungkapkan anggaran pilkada serentak 2017 mencapai Rp14,328 miliar. Penandatanganan NPHD sempat dijadwalkan mundur hingga awal Mei besok. Namun, proses tersebut terealisasi lebih cepat.
Dengan demikian, KPU Kulonprogo dapat lebih fokus mempersiapkan tahapan lainnya sesuai jadwal. Isnaini menambahkan, timnya masih memantapkan materi petunjuk teknis mengenai tahapan kegiatan, pola perekrutan badan adhoc, proses pencalonan dan pemilihan, serta beberapa hal lain terkait pilkada 2017.