Sejumlah warga melengkapi berkas kepemilikan lahan dan melakukan kroscek terhadap hasil pendataan lahan calon lokasi bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) oleh Satgas B di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Jumat (8/1/2016). (Rima Sekarani/Harian Jogja) Sejumlah warga melengkapi berkas kepemilikan lahan dan melakukan kroscek terhadap hasil pendataan lahan calon lokasi bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) oleh Satgas B di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Jumat (8/1/2016). (Rima Sekarani/Harian Jogja)
Minggu, 1 Mei 2016 03:20 WIB Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja Kulon Progo Share :

BANDARA KULONPROGO
Hasil Ukur Lahan BPN Beda dengan Data Resmi, Ini Penyebabnya

Bandara Kulonprogo yang telah melewati masa pengukuran lahan masih menyisakan masalah selisih luasan tanah

Solopos.com, KULONPROGO – Pengukuran lahan untuk bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memunculkan selisih data lahan antara hasil pengukuran dan luas yang tertera di dokumen resmi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, RM Astungkoro menyatakan bahwa hasil pengukuran yang dianggap tidak tepat tersebut sebenarnya bisa digugat ke pengadilan.

Meski demikian, Astungkoro menjelaskan bahwa banyak aspek di lapangan yang menyebabkan munculnya selisih lahan pada hasil pengukuran dan di dokumen resmi. Seringkali, warga berpatokan kepada cerita leluhur mereka ataupun ada pergeseran patok.

Hal serupa juga berlaku untuk keluhan akan sejumlah warga atas perbedaan data akan aset yang tertera di lahan mereka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sempat ada keluhan dari pemilik penginapan di Pantai Glagah mengenai aset mereka yang berubah menjadi tanaman.

Tamtomo, pemilik Hotel Virgo mengatakan bahwa data asetnya tidak tercantum dengan benar. “Masak bangunan hotel saya berubah jadi pohon cabe,” ujarnya.

Sumaryadi, warga Ngringgit, Palihan, Temon menyatakan bahwa hasil pengukuran lahan oleh BPN dengan luas lahannya memiliki selisih hingga 600 meter. Selisih tersebut sampai saat ini belum diberikan solusi apapun.

Selain itu, Sumantoyo, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kulonprogo juga menyatakan bahwa sampai saat ini pemilik usaha penginapan dan rumah makan yang berada di pesisir Pantai Glagah belum mendapatkan kepastian apapun.

Ia menyebutkan bahwa telah mengajukan surat keberatan resmi akan pendataan aset dan bangunan yang tidak tepat tersebut kepada BPN.

Namun, sampai saat ini belum ada jawaban atas hal itu. Lebih lanjut, menurutnya juga pemerintah belum memberikan perhatian ataupun pemberdayaan bagi para pelaku usaha yang akan tergusur akibat keberadaan bandara ini.

Hal ini berbeda dari sejumlah warga terdampak yang sudah mulai diberikan persiapan pelatihan kerja atau persiapan lainnya. Total terdapat 26 penginapan dan 3 rumah makan yang akan terdampak di sisi Pantai Glagah.

LOWONGAN PEKERJAAN
Bagian Legal, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…