ilustrasi
Sabtu, 30 April 2016 03:05 WIB JIBI/Solopos/Antara Madiun Share :

TENAGA KERJA INDONESIA
Dispendukcapil Trenggalek Kerap Temukan Dokumen Palsu Calon TKI

Tenaga Kerja Indonesia ini terkait temuan dokumen palsu calon TKI oleh Dispendukcapil Trenggalek.

Solopos.com, TRENGGALEK – Praktik pemalsuan dokumen kependudukan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ataupun anggota keluarganya masih sering terjadi di Trenggalek, Jawa Timur.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek kerap menemukan data administrasi kependudukan palsu yang diajukan calon maupun mantan TKI saat mengurus dokumen baru.

“Dokumen-dokumen pendukung untuk pembuatan KK [kartu keluarga] atau KTP biasanya dimanipulasi sedemikian rupa agar calon TKI bersangkutan bisa berangkat ke luar negeri,” tutur Kepala Dispendukcapil Trenggalek Ekanto Malipurbo di Trenggalek, Kamis (28/4/2016).

Ekanto menduga praktik dan modus pemalsuan dokumen kependudukan calon TKI dilakukan oleh jaringan jasa pengerah tenaga kerja untuk memudahkan persyaratan administrasi menjadi TKI.

“Saat ditemukan kasus seperti itu, dokumen kami kembalikan dan pemohon diminta untuk membenahi berkas persyaratan dari awal,” ujar dia.

Ekanto menerangkan terdapat beberapa indikasi pemalsuan dokumen, di antaranya jenis tulisan yang digunakan dalam dokumen tidak sesuai standar, nomor registrasi tidak terlacak serta perbedaan identitas antara dokumen satu dengan yang lainnya.

“Biasanya kami temukan pada saat mengurus KK, bahkan KK-pun terkadang bukan terbitan dari Dispendukcapil, sehingga untuk mengurus dokumen lanjutan, seperti akta kelahiran dan kematian tentu tidak bisa,” katanya.

Ia memperkirakan, temuan kasus dokumen palsu bisa berkisar antara 10-25 kasus setiap bulannya. “Soal pemalsuannya, siapa pelaku dan siapa terlibat itu menjadi ranah kepolisian karena menyangkut tindak pidana. Bukan wewenang dispendukcapil untuk menyelidiki atau menelusuri hal itu,” ujar dia.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…