Soloraya
Jumat, 29 April 2016 - 17:15 WIB

NARKOBA SRAGEN : Warga Minta P4GN Sidak Ulang ke DPRD Sragen

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi tes urine (JIBI/Solopos/Antara)

Narkoba Sragen, warga meminta ada tes urine ulang terhadap anggota DPRD Sragen.

Solopos.com, SRAGEN–Warga Bumi Sukowati meminta tim terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Sragen mengulangi inspeksi mendadak (sidak) untuk mengambil sampel urine 45 wakil rakyat di DPRD Sragen. Sidak ulang itu harus dilakukan bila citra DPRD tidak jatuh.

Advertisement

Desakan sidak ulang itu disampaikan Penasihat LSM Masyarakat Peduli Anggaran (Mapan) Sragen, Handoko, kepada Solopos.com, Jumat (29/4/2016) sore. Dia berharap sidak ulang itu benar-benar sidak yang tidak terkondisikan sebelumnya. Sidak ulang itu, bagi dia, wajib hukumnya untuk membersihkan nama DPRD. Kalau wakil rakyat enggan tes urine untuk kali kedua, kata dia, maka sikap DPRD itu akan menjadi preseden buruk wakil rakyat.

“Kami sebagai rakyat kecil hanya bisa berharap kepada aparat kepolisian dan BNK [Badan Narkotika Kabupaten] untuk mengulang sidak itu. Kalau tidak ya hanya bisa memohon. Faktanya ada legislator di daerah lain yang terbukti pengguna narkoba. Kalau anggota DPRD tidak mau tes urine ya lucu dan patut berburuk sangka,” ujar warga Guworejo, Karangmalang itu.

Dia berpendapat legislator itu mestinya menjadi contoh untuk rakyatnya karena mereka sebagai pejabat publik yang dipilih rakyat. Dia menyadari bila tidak ada produk hukum yang menjerat mereka ketika ogah tes urine. “Paling tidak mereka bisa memberi contoh untuk generasi muda agar menghindari bahaya narkoba. Kalau tidak mau ya ada apa dengan DPRD? Perintah Presiden kan jelas, yakni memerangi narkoba, terorisme, dan korupsi,” ujar dia.

Advertisement

Warga Tanon, Didik Indro Priyono, menilai tindakan legislator yang ogah tes urine itu tidak pantas untuk menjadi contoh atau teladan. Kalau memang bukan pengguna, kata Didik, mestinya sidak itu menjadi momentum untuk membuktikan ke publik. Paling tidak untuk sekadar formalitas, kata dia, para legislator harus tes urine.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif