SOLOPOS.COM - Warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) menggelar aksi damai di tepi Jalur Jalan Lintas Selatan wilayah Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Kamis (14/4/2016). Mereka menuntut relokasi gratis, jaminan lapangan pekerjaan, dan dibebaskan dari pajak penjualan tanah. (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, warga terdampak bandingkan dengan proyek underpass.
Harianjogja.com, KULONPROGO– Kinerja tim appraisal independent Bandara Kulonprogo, New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan menilai tanah dan aset yang lahan calon bandara pekan depan dipertanyakan. Kekhawatirkan ini berdasarkan adanya keluhan akan hasil penilaian yang diberikan oleh tim yang sama atas lahan jalan underpass Kemiri-Jogoyudan, Wates pada 2015 lalu.
Menanggapi hal ini, perwakilan tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Jogja, Uswatun Khasanah menjelaskan hasil kerjanya selama ini cukup memuaskan secara umum. Ia menguraikan lebih banyak warga yang setuju atas penilaian yang dilakukan oleh timnya dibanding yang tidak setuju.
Meski mengakui selalu ada permasalahan yang muncul terkait penilaian yang dilakukan, dia menilai persentase sangat kecil.
“Mayoritas pekerjaan yang kami lakukan tidak ada masalah, meski sempat ada error sedikit,”jelasnya.
Kekhawatiran tersebut, kata dia, tidak berdasar karena timnya akan melakukan pekerjaannya secara objektif.
Terkait dengan keluhan yang ada dalam proses penilaian ganti rugi di Jogoyudan, menurutnya hal tersebut disebabkan oleh permasalahan internal antara pemilik lahan tersebut. Meski enggan membeberkan lebih lanjut, Uswatun menjelaskan bahwa keluhan tersebut karena lahan tersebut dibagi untuk empat ahli waris sehingga menimbulkan polemik tersediri akibat berbagai aspek.