SOLOPOS.COM - Ilustrasi aktivitas pasar sayur-mayur (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa warga masih belum sepakat mengenai lokasi pasar darurat tersebut.
Harianjogja.com, WATES- Terkait dengan penanganan pedagang korban kebakaran Pasar Bendungan pekan lalu, Pemkab Kulonprogo sudah melakukan komunikasi mengenai lokasi pasar darurat yang akan dibangun. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa warga masih belum sepakat mengenai lokasi pasar darurat tersebut.
Keinginan warga untuk lokasi pasar darurat masih terpecah menjadi dua lokasi yakni di halaman Koperasi Unit Desa (KUD) Bendungan dan lokasi Pasar Bendungan yang lama. “Masih ada yang mau tetap di pasar lama sembari dibersihkan,”ujar Hasto saat ditemui di Wates, pada Rabu(27/4).
Keinginan warga sendiri merupakan hal yang esensial dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Namun, Pemkab Kulonprogo saat ini masih melakukan kajian dan pemaparan materi. Sementara ini, dana darurat tetap dikerahkan untuk melakukan penanganan sementara.
Guna pembangunan pasar darurat tersebut, Pemkab Kulonprogo juga telah menyiapkan material bangunan melalui Dinas Pekerjaan Umum(DPU), Badan Penanggulangn Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kulonprogo.
Selain itu, Pemkab Kulonprogo juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur DIY guna menyampaikan kebutuhan pembangunan pasar yang baru kepada Kementriaan Perdagangan Republik Indonesia. Hasto menguraikan bahwa hal ini dibutuhkan guna merencanakan Detail Engineering Design (DED) pasar yang baru.
Pemkab Kulonprogo sendiri sebelunya telah merencanaka tiga lokasi tempat pasar darurat yaitu di belakang pasar atau halaman depan KUD Bendungan, belakang KUD Bendungan, dan belakang SD Negeri 4 Bendungan, Wates. Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (PerindagESDM) Kabupaten Kulonprogo, Slamet Riyadi mengatakan bahwa pasar darurat akan segera dibangun.
Namun, Slamet tidak bisa menyebutkan kepastian mengenai target tertentu. Menurutnya, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan sehingga realisasi pasar darurat membutuhkan waktu. Pemkab Kulonprogo juga masih menunggu jawaban dari Puro Pakualaman terkait surat permohonan pemanfaatan PAG. “Itu terkait ijin tempat karena tempat relokasi rencananya ada di atas PAG,” ucap Slamet.
Hamam Cahyadi, anggota DPRD Kulonprogo mengingatkan bahwa perlu dilakukan pendataan secara tepat agar semua pedagang korban kebakaran benar-benar terakomodasi. Jangan sampai justru pedagang baru ataupun oknum-oknum baru yang memanfaatkan kesempatan tersebut.
Secara teknis, ia juga menyatakan bahwa Pemkab Kulonprogo juga perlu mempertimbangkan untuk pembentukan satgas khusus guna penanganan kebakaran ini. Pasalnya, keberadaan satgas ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila ada kendala di lapangan ataupun di pasar darurat tersebut di kemudian hari.