Nurdin Halid (JIBI/Dok)
Kamis, 28 April 2016 12:42 WIB JIBI/Solopos/Newswire Politik Share :

MUNASLUB GOLKAR
Anggaran Munaslub Golkar Rp66,9 Miliar, Caketum Tanggung Rp49,97 Miliar

Munaslub Golkar diperkirakan akan membutuhkan dana Rp66,9 miliar.

Solopos.com, JAKARTA – Nurdin Halid menyampaikan estimasi biaya penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar 23-26 Mei 2016 di Bali sebesar Rp 66,9 miliar. Hal itu disampaikan Nurdin dalam paparannya di rapat pleno menjelang munaslub, Kamis (28/4/2016).

“Saya ingin menyampaikan bahwa total anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan munaslub yang bersih dan berkualitas adalah Rp66,9 miliar,” ujar Nurdin Halid dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi Jakarta Barat, seperti dilansir detikcom, Kamis, (28/4/2016).

Nurdin bersama jajaran Panitia Pengarah pun menawarkan alternatif pembiayaan munaslub di antaranya melalui iuran bakal calon ketua umum.

“Ada dua opsi, estimasi pembiayaan munaslub Rp66,9 miliar, sebanyak Rp49,97 miliar agar ditanggung para calon ketua umum,” tuturnya.

Mantan ketua PSSI tersebut memberikan analogi, jika ada sembilan calon ketua umum, maka masing-masing caketum tersebut membayar senilai Rp5,553 miliar.

“Sementara itu jika jumlah calon hanya enam maka dana ditanggung sebesar Rp8,3 miliar per kandidat. Selanjutnya jika calon berjumlah lima orang, dana ditanggung menjadi Rp9,9 miliar dan empat calon sebesar Rp12,492 miliar,” ungkapnya.

Dikatakan Nurdin, angka tanggungan bisa lebih kecil jika tidak ada uang saku bagi peserta dalam kegiatan munaslub nanti. Ia berharap penyelenggaraan munaslub nanti bisa berjalan bersih.

“Dalam hal alternatif pembiayaan munaslub yang sudah dirancang oleh panitia untuk menciptakan munaslub yang bersih dan berkualitas tidak mendapat persetujuan rapat pleno, maka seluruh pembiayaan munaslub ditanggung DPP Partai Golkar,” ujar dia.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

PILKADA 2018
KPI Minta LPP Tak Hanya Ramah ke Calon Berduit

Pilkada 2018 disongsong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jateng dengan meminta lembaga penyiaran publik (LPP) tak hanya ramah kepada calon berduit. Solopos.com, SEMARANG — Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah Rofiuddin meminta lembaga penyiaran publik (LPP) jangan hanya ramah…