Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis) Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Kamis, 28 April 2016 22:00 WIB Dewi A Zuhriyah/JIBI/Bisnis Politik Share :

KINERJA DPR
Masa Sidang IV Berakhir Tanpa Hasilkan Undang-Undang

Kinerja DPR di masa sidang IV diwarnai tak adanya undang-undang yang dihasilkan.

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) akan mengakhiri masa sidang keempat pada Jumat (29/4/2016). Dalam masa sidang tersebut, tidak satu pun undang-undang berhasil dibawa ke paripurna.

Dua UU yang semula ditargetkan akan selesai pada masa sidang IV yakni UU Pilkada dan RUU Pengampunan Pajak. Namun, lantaran pembahasan didalamnya cukup alot, target kedua UU tersebut akan mundur hingga masa sidang V yang akan dimulai pada 17 Mei mendatang.

Terkait RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Ade Komaruddin menuturkan akan memberikan izin bagi komisi terkait untuk melakukan pembahasan pada masa reses. “Jadi komisi XI akan melakukan pembahasan panja di masa reses, saya sudah berikan ijin,” ujarnya saat ditemui usai rapat Badan Musyawarah [Bamus] di Kompleks Parlemen, Kamis (28/4/2016).

Ade Komaruddin menargetkan setidaknya pada nanti 17 Mei mendatang pembahasan panja RUU Tax Amnesty telah diselesaikan. “Setelah itu tinggal rapat kerja dengan menteri lalu diputuskan di parpurna,” jelasnya.

Menurutnya, meski tidak banyak pasal yang akan dimunculkan dalam RUU Tax Amnesty namun dibutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman. “Pasalnya enggak banyak, sekitar 18-20. Mungkin butuh pendalaman yang luar biasa untuk menguasai materi. Tadinya ingin besok selesai, tapi teknis dan politik ternyata ngga masuk. Sedikit alot,” tandasnya.

Selain RUU tax amnesty, revisi UU Pilkada juga akan dikebut saat masa reses. Politikus Golkar itu menuturkan bahwa DPR sudah terbiasa untuk mengebut dalam mengerjakan undang-undang. “Kita biasa kebut dari dulu pagi sampe malam. Banggar juga begitu tapi kita tetap tekankan kualitas undang-undang yang bagus,” paparnya.

Politikus Golkar itu menjelaskan soal pembahasan panja revisi UU Pilkada nantinya akan disesuaikan dengan pemerintah. “Awal masa sidang berikutnya targetnya,” ucapnya.

Terkait revisi UU Pilkada, Ade Komaruddin menuturkan akan menyelesaikan sesuai dengan target yang diinginkan KPU. “Tuntutannya KPU kapan, pasti bakal akan selesai saat itu,” pungkasnya.

SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL TERIOS TS’2008,Mulus/Gagah R18,Comp AC Baru,Silver,125JtNego, Hub=085640166830 (A001…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Harga Tertentu Beras Tertentu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (7/8/2017). Esai ini karya Feriana Dwi Kurniawati, Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah feriana_dk@yahoo.com. Solopos.com, SOLO¬†— Pemerintah telah mengumumkan mulai…