Foto ilustrasi Pasar Seni gabusan (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Kamis, 28 April 2016 00:40 WIB Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

DONGKRAK PAD
PSG Bakal Terapkan Retribusi

Dasar hukum penarikan retribusi kini mulai digodok.

 

Solopos.com, BANTUL– Pemkab Bantul bakal menarik retribusi bagi pengguna Pasar Seni Gabusan (PSG). Dasar hukum penarikan retribusi kini mulai digodok.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul kini mulai mengkaji sejumlah retribusi yang dapat ditarik dari pengunjung dan pengguna PSG. Menyusul semakin meningkatnya pengunjung pasar seni tersebut.

Kepala Disperindagkop Bantul Sulistyanta mengatakan, ada beberapa retribusi yang mungkin diterapkan antara lain biaya sewa tempat kepada pengguna PSG yang menyelenggarakan event berskala nasional. Beberapa tahun terakhir, event berskala nasional yang melibatkan ribuan pengunjung kerap digelar di PSG tanpa membayar uang sepeser pun kepada Pemerintah Daerah terkecuali uang kebersihan seikhlasnya.

“Padahal ada event seperti jambore tingkat nasional, macam-macam eventnya, itu sudah sering. Kami sedang pikirkan untuk ditarik retribusi semacam sewa tempat,” terang Sulistyanta, Selasa (26/4/2016).

Kendati demikian kata dia, retribusi tersebut diterapkan secara selektif hanya untuk event berskala nasional. Sedangkan acara lainnya yang bersifat lokal bebas retribusi. Penerapan retribusi secara selektif itu untuk mencegah penurunan jumlah pengunjung pasar seni.

Pemkab berharap, pengunjung PSG tidak mengalami penurunan sehingga tidak merugikan para perajin yang saat ini berjualan di berbagai kios PSG. Selain retribusi sewa tempat untuk event nasional, retribusi dari sektor parkir juga berpotensi ditarik. Selama ini tidak ada retribusi parkir yang ditarik manajemen PSG kendati pengunjung pasar seni mencapai ribuan tiap bulannya.

Ditambahkannya, Peraturan Bupati mengenai pengelolaan pasar seni baru kali ini digodok. Selama ini pemerintah sengaja tidak membuat Perbup berisi penarikan retribusi karena melihat perkembangan kunjungan PSG. “Kami khawatir kalau retribusi diterapkan warga enggak mau berkunjung ke sana. Makanya kami terapkan secara selektif setelah melihat perkembangan kunjungan,” papar dia.

Manager PSG Widananto mengungkapkan, tidak adanya Perbup mengenai PSG menyebabkan manajemen tidak leluasa mengelola pasar seni. “Meski ada pengunjung ribuan kami tidak bisa menarik biaya apapun, cuma uang kebersihan seikhlasnya. Jadi kalau dikasi Rp50.000 juga boleh. Pokoknya apapun di PSG itu gratis. Padahal pasar seni butuh biaya perawatan,” ungkap Widananto.

 

lowongan pekerjaan
AYAM BAKAR KQ 5, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…