SOLOPOS.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Tengah, Sri Puryono (tiga dari kanan) menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. (Istimewa/Humas Pemprov Jateng)
Penghargaan pemerintah, Pemprov Jateng baru saja meraih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Semarangpos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan diberikan karena Pemprov Jateng dianggap sebagai tiga provinsi terbaik di Indonesia dalam menyelenggarkan pemerintahannya.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jateng menempati peringkat kedua setelah Pemprov Jawa Timur dan mengungguli Pemprov Jawa Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Sri Puryono mengatakan prestasi ini menjadi bukti bahwa Pemprov Jateng memegang teguh komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja dan prestasi ASN di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo yang luar biasa. Semoga ke depan bisa mencapai prestasi peringkat pertama,” katanya dalam rilis kepada Semarangpos.com, Selasa (26/4/2016).
Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinoeng N. Rachmadi menambahkan, pemerintah kabupaten Kudus dan pemerintah Kota Solo juga meraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
“Sedangkan Kota Semarang meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha karena tiga kali berturut-turut terbaik 10 besar,” ungkap dia.
Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diserahkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Tengah Sri Puryono pada malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Alun-Alun Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam (25/4/2016).
Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada tiga pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten, dan 10 pemerintah kota yang dinilai memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik.