SOLOPOS.COM - Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4/2016). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4/2016), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. (JIBI/Solopos/Antara/Agus Suparto)6.
Reklamasi Jakarta dihentikan sementara. Meski demikian, Presiden Jokowi menginstruksikan pengembangan pesisir Ibu Kota.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengintegrasikan perencanaan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rapat terbatas tersebut membahas soal Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (national capital integrated coastal development/NCICD). Proyek ini selanjutnya akan disebut juga sebagai Garuda Project. Dia mengungkapkan jika proyek tersebut merupakan proyek yang berbeda dengan reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta
“Presiden minta ke Bappenas selama moratorium 6 bulan untuk selesaikan program besarnya antara NCICD dengan reklamasi pulau. Ini tidak boleh di-drive swasta, tetapi dikontrol oleh pemerintah,” katanya seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (27/4/2016).
Menurutnya, Presiden memberi tiga arahan. Pertama, masterplan yang disusun oleh Bappenas harus secara gamblang bisa menyelesaikan persoalan lingkungan seperti biota laut dan mangrove. Kedua, tidak boleh ada pelanggaran dari aturan yang berlalu sehingga harus ada sinkronisasi di semua kementerian dan lembaga agar tidak ada persoalan hukum di kemedian hari. Ketiga, proyek tersebut tidak ada ada artinya jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya nelayan setempat.
“Bagi proses reklamasi yang sudah berjalan, karena sudah ada moratorium, nanti akan dilakukan pembenahan. Untuk itu nantinya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten diminta mensinkronkan dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan. Juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi plan besar bersama,” jelasnya.
Dalam pembukaan rapat terbatas, Presiden Jokowi mengatakan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan, baik dalam penyediaan air bersih, air minum dan mitigasi penurunan air tanah, pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir.
“Data yang saya terima penurunan muka tanah di DKI sudah mengkhawatirkan sekitar 7,5 centimeter hingga 12 centimeter. Dan Jakarta Utara akan terendam pada 2030,” ujarnya, Rabu (27/4/2016).
Pada saat itu, lanjutnya, 13 sungai di DKI Jakarta tidak bisa alirkan airnya. Oleh karena itu pengendalian air dan lingkungan harus dilakukan secara integrasi dari hulu sampai ke hilir.
Salah satu solusi yang dinilai bisa menjawab persoalan tersebut adalah dengan adanya pembangunan di pesisir ibukota negara melalui proyek national capital integrated coastal development (NCICD) yang sudah digagas cukup lama. “Ini akan jadi jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit berkaitan dengan reklamasi Jakarta,” katanya.