Ilustrasi penggunaan kantong plastik atau tas kresek untuk membawa barang belanjaan. (bbc.co.uk) Ilustrasi penggunaan kantong plastik atau tas kresek untuk membawa barang belanjaan. (bbc.co.uk)
Selasa, 26 April 2016 20:15 WIB Muhammad Ismail/JIBI/Solopos Solo Share :

TAS PLASTIK BERBAYAR
Pemkot Tunggu Kementerian Lingkungan Hidup

Tas plastik berbayar, Pemkot menunggu evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum mengeluarkan hasil evaluasi kebijakan kantong plastik belanja berbayar di tempat usaha retail. Kebijakan yang sudah berjalan selama dua bulan itu dinilai pemkot belum memberikan dampak signifikan mengurangi penggunaan plastik.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Solo, Widdi Srihanto, mengatakan kebijakan plastik berbayar di retail sudah berjalan selama dua bulan. Kebijakan itu mulai diterapkan sejak Minggu (21/2/2016). Setelah ada kebijakan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan itu di lapangan masih jauh dari harapan.

“Kami tidak bisa melakukan evaluasi sendiri terkait kebijakan plastik berbayar karena yang memiliki program ini adalah KLH [Kementerian Lingkungan Hidup],” ujar Widdi saat ditemui wartawan di Balai Kota, Selasa (26/4/2016).

Widdi mengatakan sejumlah kabupaten dan kota yang menjadi percontohan kebijakan plastik berbayar sudah dilakukan evaluasi langsung oleh KLH dengan menerjunkan petugas di daerah. Namun, untuk Solo sampai sejauh belum dilakukan evaluasi.

“Kami belum tahu kapan KLH akan datang ke Solo untuk melakukan evaluasi. Keinginan pemkot kebijakan itu segera dilakukan evaluasi,” kata dia.

Widdi mengatakan pemkot melalui wali kota juga sudah melakukan evalusi sendiri. Namun, terkait hasil evaluasi menunggu KLH datang ke Solo lebih dulu. BLH, kata dia, siap menjalankan apa paun hasil evaluasi soal kelanjutan kebijakan plastik berbayar.

“Mengubah perilaku masyarakat yang sebenarnya ingin ditunjukkan dari kebijakan itu. Kalu masyarakat belanja harus membawa plastik sendiri,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo, Hasta Gunawan, menilai Pemkot tidak bisa merasakan dampak positif kebijakan plastik berbayar yang sudah berlangsung selama dua bulan. Menyediakan kardus sebagai pengganti plastik dinilai juga tidak mendidik warga untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah.

“Seharusnya perusahaan retail tidak menyediakan plastik sama sekali atau menyediakan tas ramah lingkungan agar kebijakan itu berjalan baik,” kata dia.

Hasta menjelaskan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, sampah plastik tidak berkurang yakni mencapai 10 ton/hari dari jumlah total sampah sebanyak 260 ton/hari. “Sebagian besar sampah plastik yang masuk ke TPA Putri Cempo merupakan sisa pembungkus makanan,” kata dia.

lowongan pekerjaan
Editor,Setter,Ilustrator, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…