SOLOPOS.COM - Ilustrasi penggunaan kantong plastik atau tas kresek untuk membawa barang belanjaan. (bbc.co.uk)
Tas plastik berbayar, DPRD Solo menilai kebijakan tas plastik berbayar mengarah ke komersialisasi tas plastik.
Solopos.com, SOLO–Komisi II DPRD Solo meminta program kantong plastik berbayar di sejumlah retail dan toko modern dihentikan. Legislator mendorong kebijakan diganti dengan arahan menggunakan tas ramah lingkungan.
Komisi II memberi tiga catatan yang menjadi dasar penolakan program yakni kecenderungan komersialisasi tas plastik serta minimnya transparansi dana hasil penjualan tas plastik. Program yang sudah berjalan dua bulan ini juga dinilai tidak efektif mengurangi konsumsi plastik.
“Kalau semangatnya justru jualan plastik dan menafikan edukasi bahaya penggunaan plastik, mending program tas kresek berbayar dihentikan,” ujar anggota Komisi II, Ginda Ferachtriawan, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/4/2016).
Menurut Ginda, beberapa toko modern langsung membebankan biaya kantong plastik tanpa menawarkan lebih dulu pada konsumen. Hal tersebut dinilainya tak selaras dengan semangat mengurangi penggunaan plastik yang digembar-gemborkan dalam program. Harga plastik yang dibanderol senilai Rp200 juga dianggap tidak tepat untuk mendorong warga mengurangi penggunaan plastik.
“Kalau cuma Rp200 rata-rata konsumen pilih beli daripada ribet membawa barang,” tutur politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Di sisi lain, Ginda menyayangkan tak ada laporan hasil penjualan plastik dari retail maupun toko modern. Padahal menurut Ginda, laporan tersebut penting sebagai pertanggungjawaban publik. Pihaknya menyoroti fungsi koordinasi SKPD dan pelaku usaha dalam upaya menghimpun laporan. “Mestinya setiap pekan retail memberi laporan supaya ada transparansi. Perkara uangnya mau digunakan apa itu bisa menyusul,” ucapnya.
Ginda menilai Pemkot punya daya tawar untuk menyetop tas kresek berbayar meski program itu inisiasi pemerintah pusat. Solo menjadi bagian 17 kota yang menjadi pilot project tas plastik berbayar di samping Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Makassar dan lainnya.
“Daripada menjual plastik mending optimalkan edukasi penggunaan tas ramah lingkungan.”
Sekretaris Komisi II, Supriyanto, meminta kebijakan tas kresek berbayar dibatalkan karena tidak efektif mengurangi sampah plastik. Menurut Supri, pemerintah mestinya membenahi lini produksi plastik di hulu sebelum melangkah ke konsumen pengguna. “Perlu pengendalian jumlah dan kualitas produksi plastik. Saat ini banyak plastik daur ulang yang membahayakan kesehatan,” ujarnya.