Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanen bawang merah di Nganjuk, Selasa (23/6/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Prasetia Fauzani) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanen bawang merah di Nganjuk, Selasa (23/6/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Prasetia Fauzani)
Selasa, 26 April 2016 15:00 WIB Irene Agustine/JIBI/Bisnis Ekonomi Share :

SENSUS EKONOMI 2016
Data Versi Kementerian Berbeda-Beda, Jokowi: Ini Harus Diakhiri!

Sensus Ekonomi 2016 menjadi tonggak penyatuan pendataan. Presiden Jokowi sudah gerah melihat tiap kementerian punya data berbeda.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah bakal segera mengkonkretkan penggunaan satu data untuk pengambilan kebijakan strategis yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Presiden Jokowi menyayangkan perbedaan data yang dimiliki masing-masing lembaga pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh data yang selama ini berbeda antar kementerian untuk disatukan dengan menggunakan data BPS. Dengan demikian, dia mengatakan pengambilan keputusan, analisa, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

“Pangan salah satunya, lalu pengembangan industri. Mana yang perlu didorong lebih cepat supaya tepat sasaran dalam menggerakan usaha kecil dan menengah,” kata Darmin seusai pencanangan Sensus Ekonomi 2016, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/4/2016).

Dia mengatakan hal tersebut sejalan untuk mengetahui produktivitas dan daya saing dari berbagai kegiatan dalam rangka globalisasi persaingan ASEAN dan negara lainnya. “Jadi akan lebih bisa mengetahui lebih akurat mana yang sebenarnya bidang usaha yang lebih kompetitif, mana yang tidak,” ujarnya.

Dia memperkirakan proses penyatuan data strategis seluruh Kementerian/lembaga akan memakan waktu hingga 6 bulan. Artinya implementasi penggunaan data ditaksir akan berjalan maksimal pada 2017.

Terkait pelaksanaan sensus 2016 yang akan berlangsung pada Mei, Darmin mengatakan Presiden juga menginstruksikan BPS untuk menyajikan data yang akurat. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengeluhkan penyajian data yang selama ini berbeda antar kementerian dan BPS untuk pemerintah mengambil keputusan, salah satunya terkait impor beras.

“Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti ini. Di lapangan saya lihat beda lagi. Disodori 4 lembar data yang berbeda, mana yang harus saya pakai? Ini harus diakhiri,” ujarnya.

Dia mengatakan informasti strategis yang akurat menjadi hal krusial dalam mengambil kebijakan sehingga diharapkan BPS bisa mengumpulkan data sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

lowongan pekerjaan
Kepala Produksi mebel, Drafter, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) DP Mura…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Bangjo untuk Citra Kota Solo

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (19/9/2017). Esai ini karya Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah ust.sugeng@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Solo bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota…