Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Selasa, 26 April 2016 20:00 WIB Kurniawan A. Wicaksono/JIBI/Bisnis Hukum Share :

RUU TAX AMNESTY
KPK Minta Penjahat "Luar Biasa" Tak Diberi Pengampunan Pajak

RUU Tax Amnesty dinilai harus memiliki pembatasan tentang siapa yang bisa diberi pengampunan pajak.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pengecualian pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty pada semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh aparat penegak hukum.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak bisa ditiadakan begitu saja.

“Semua kasus yang sedang diteliti dan didalami oleh kepolisian, kejaksaan, KPK sendiri yang sedang berlanjut tentunya tidak bisa dikecualikan karena itu adalah kasus yang sedang berjalan,” ujarnya di depan anggota DPR, Selasa (26/4/2016).

Selain itu, lanjutnya, uang atau dana hasil beberapa kejahatan juga harus dikecualikan dalam kebijakan ini karena tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, beberapa kejahatan itu antara lain pembiayaan terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia.

Syarif mengatakan tax amnesty ini sebenarnya dilakukan sebagai upaya yang terpaksa dari bangsa. Oleh karena itulah kebijakan ini harus dilakukan dalam suatu batasan masa dan menerapkan prinsip transparansi.

Selain itu, pihaknya berharap harus ada beleid yang bisa memerintahkan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu dan Ditjen Pajak untuk memperbaiki dan mereformasi perpajakan Indonesia. “Harus clear dan ada timeline-nya agar tax ratio yang masih minim tidak terulang terus,” katanya.

Parlemen dan pemerintah, imbuhnya, harus yakin betul upaya pengampunan pajak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Jika melihat dari nilai uangnya, setidaknya ada berapa persen dana yang bisa masuk ke Tanah Air. Terlebih, Menkeu selama ini menyebut lebih dari Rp11.000 triliun dana terparkir di luar negeri.

KPK, menurut Syarif, tidak dalam posisi menyetujui atau menolak RUU Pengampunan Pajak yang masih digodok. Namun, sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, KPK akan mendukung. “Jika bertujuan mulia, maka KPK tidak bisa menolak bahwa itu kami dukung. Ketentuan dalam undang-undang ini harus betul-betul jelas, tegas, dan tidak multitafsir,” jelasnya.

lowongan pekerjaan
PT ANDALAN FINANCE INDONESIA (Nasmoco Group), informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…