SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru mengajar (JIBI/Solopos/Dok.)
PNS Klaten, kekurangan PNS Klaten disebabkan tingginya jumlah PNS pensiun.
Solopos.com, KLATEN–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengaku kekurangan 4.000 tenaga pendidik dan 1.000 tenaga kesehatan dalam satu tahun terakhir. Kekurangan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tersebut disebabkan tingginya pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan Pemkab Klaten yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Edy Hartanta, mengatakan jumlah PNS di Pemkab Klaten berkisar 13.000 orang sejak 2015. Di waktu sebelumnya, jumlah PNS melebihi angka 13.000 orang. Jumlah PNS tersebut sempat mengalami perbedaan data dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yakni mencapai 331 orang. Setelah ditelusuri, ternyata 331 PNS yang terdata di BKN sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau pindah tugas.
“Jumlah pensiun tergolong tinggi setiap tahunnya. Dalam satu tahun ada 400-700 PNS yang pensiun. Sementara, kami tidak memiliki kesempatan untuk mengisi. Sehingga, jumlah PNS semakin berkurang setiap tahunnya,” kata Edy Hartanta, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Selasa (26/4/2016).
Edy mengatakan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Klaten, yang sudah merasakan dampak pengurangan jumlah PNS itu, yakni di Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten. Saat ini, dua SKPD tersebut mengalami kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Yang Disdik mengalami kekurangan tenaga pendidik sebanyak 4.000 orang. Sedangkan, di Dinkes mengalami kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 1.000 orang. Untuk mengakalinya, biasanya ada satu guru atau satu tenaga kesehatan yang merangkap pekerjaan. Misalnya, seorang guru PNS bisa mengajar di dua sekolah berbeda,” katanya.
Terpisah, Kepala Disdik Klaten, Pantoro, mengakui jumlah tenaga pendidik di Kota Bersinar memang tidak ideal. Hal itu terutama di tingkat SD.
“Memang sangat kurang. Jumlahnya saya tidak hafal. Di tingkat SD itu, rata-rata guru PNS lebih sedikit dibandingkan guru yang wiyata bakti (WB). Untuk saat ini, yang terpenting pelayanan belajar dan mengajar tetap berjalan terlebih dahulu. Secara garis besar, saya melihat dedikasi guru WB juga sangat bagus,” katanya.