Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (tengah), saat melakukan dialog dengan para kepala daerah se Eks Karesidenan Semarang pada acara Musrenbangwil Jateng 2016 di Rumdin Bupati Semarang, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (12/4/2016). (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com) Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (tengah), saat melakukan dialog dengan para kepala daerah se Eks Karesidenan Semarang pada acara Musrenbangwil Jateng 2016 di Rumdin Bupati Semarang, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (12/4/2016). (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
Selasa, 26 April 2016 23:50 WIB Insetyonoto/JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

MUSRENBANG JATENG
Hanya 50% dari 13.000 Usulan yang Direalisasi

Musrenbang Jateng menghasilkan 13.000 usulan program, tapi hanya sebagian yang bisa direalisasi.

Solopos.com, SEMARANG – Dari 13.000 usulan program yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah 2016, hanya sebagian yang bisa direalisasikan.

Jenis usulan yang masuk antara lain infrastruktur pembangunan jalan, talud, pasar, jembatan, gedung rawat inap rumah sakit, dan pengentasan kemiskinan.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan dari usulan program yang masuk dalam musrenbang tersebut hanya sebagian yang bisa direalisasi karena APBD tidak mencukupi.

“Angkanya 13.000 itu ekuivalen dengan Rp23 triliun lebih, yang kita bantu kira-kira Rp2 triliun, maka dipotong Rp21 triliun. Jadi dari segi prosentase kecil,” katanya kepada wartawan seusai Musrenbang Provinsi Jateng di Gedung Gradikan Bhkati Praja, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (26/4/2016).

Untuk itu, sambung Ganjar, semua usulan tersebut akan dibahas lebih detail lagi pada level rapat antardesk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng dan Bappeda kabupaten/kota agar mendiskusikan skala prioritas program yang dilaksanakan.

“Saya minta agar disusun urutan skala prioritas yang harus ditangani. Pada musrenbang sudah saya sampaikan bahwa masih ada 15 kabupaten/kota miskin. Ini [kemiskinan] agar menjadi prioritas terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut Ganjar, dengan menjadikan kemiskinan menjadi skala prioritas, maka anggaran dari pemerintah kabupaten/kota bisa diarahkan untuk menangani kemiskinan. ”Jadi penanganan kemikinan dikeroyok bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,” tandasnya.

Ganjar menambahkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan akan melibatkan perbankan dan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). ”Bila selama ini CSR perusahaan untuk olahraga saja akan didorong untuk kemiskinan,” kata Gubernur.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi menilai musrenbang tidak berjalan efektif karena fakta di lapangan usulan program tersebut didominasi aparat hingga di level terbawah. “Usulan program dari masyarakat dalam musrenbang itu hanya sebuah formalitas saja,” ujar dia.

lowongan pekerjaan
DESIGN GRAFIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Peringkat dan Mutu Perguruan Tinggi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/9/2017). Esai ini karya Johan Bhimo Sukoco, dosen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, Solo. Alamat e-mail penulis adalah johanbhimo@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO — Kementerian Riset Teknologi dan…